Presiden Harus Pilih Panglima TNI dari Angkatan Laut
jika Presiden Joko Widodo menghendaki terwujudnya poros maritim, hendaknya Panglima TNI mendatang berasal dari Angkatan Laut (AL).
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya isu pergantian Panglima TNI tidak hanya mendesak agar dilakukannya soal masa jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan berakhir.
Isu tersebut juga mengarah agar dilakukannya rotasi kepemimpinan di tubuh TNI.
Setelah dua kali secara berturut-turut Panglima TNI berasal dari Angkatan Darat (AD), ada yang berpendapat bahwa pengganti Gatot nanti hendaknya berasal dari Angkataan Udara (AU).
Namun, anggota Komisi I Sukamta memiliki pendapat lain soal matra mana yang potensial menggantikan posisi Gatot Nurmantyo.
Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo menghendaki terwujudnya poros maritim, hendaknya Panglima TNI mendatang berasal dari Angkatan Laut (AL).
Baca: PPP Sarankan Jokowi Ikuti Langkah Gus Dur untuk Pergantian Panglima TNI
"Indonesia kan ingin jadi negara maritim, untuk amankan segala kebijakan bagusnya dari (Angkatan) Laut," kata Sukamta saat dihubungi, Jumat (24/11/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak memungkiri bahwa sejak reformasi terjadi sebuah rotasi di tubuh TNI untuk menduduki posisi Panglima.
Namun, dirinya menegaskan bahwa pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden yang dapat kapan saja melakukan reposisi.
"Memang sejak reformasi itu ada semacam rotasi, tapi Pak Jokowi sudah memutus tradisi itu. Itu terserah Presiden mau angkatan udara, darat atau laut," katanya.