TRIBUNNEWS.COM, SURAKARTA - Berangkat dari realitas kondisi demokrasi di Indonesia yang mulai memprihatinkan, sekelompok anak muda di Kota Surakarta bersepakat mencari figur pemimpin Indonesia yang mampu membangun Indonesia yang toleran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Islam sebagai Rahmatan Lil Al-Amin.

“Jawabannya sudah kami temukan, memasangkan Presiden Jokowi sebagai Calon Presiden 2019 dengan segala prestasinya dalam periode pertama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pasangan Capres – Cawapres 2019 merupakan jawaban tepat, ideal dan menjadi kebutuhan masyarakat,” terang Koordinator KoCak (Jokowi-Cak Imin) Prijo, Minggu (26/11/2017).

Menurut Prijo, Jokowi-Cak Imin merupakan representasi dari kekuatan nasionalis dan Islam Nusantara. Jokowi mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Cak Imin mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Nahdlatul Ulama (NU).

“Dua arus besar tersebut saat ini menjadi mainstream dalam peta politik nasional. Demikian sikap politik kami, segenap pemuda dan pemudi Kota Surakarta yang tergabung dalam Relawan KoCak (Jokowi - Cak Imin) Kota Surakarta. Sekaligus kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bergabung dalam Relawan KoCak untuk mensukseskan Jokowi - Cak Imin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024,” ucapnya.

Baca: Din Syamsuddin: Cak Imin Pantas Jadi Panglima Santri Dunia

Prijo berkata, duet pasangan ini akan mampu mengatasi “perang” kebencian yang menjurus pada fitnah dan produksi berita hoax. Hal ini tentu sangat memprihatinkan kalangan muda khususnya sebagai generasi penerus bangsa.

“Karena banyak kalangan muda yang terpengaruh berita – berita yang tidak benar (hoax). Misalnya Presiden Jokowi adalah keturunan PKI, Pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpihak kepada umat Islam, dan issue-issue kelompok minoritas dalam hal ini adalah etnis cina. itu semua menghancurkan demokrasi,” katanya.

Prijo menambahkan, demokrasil yang sudah berhasil dibuka sejak reformasi 98 telah jauh mengalami kemunduran dalam penerapannya di lapangan. Kebebasan berpendapat tidak dilakukan secara ilmiah dan beradab berdasarkan data atau fakta yang ada.

Akan tetapi justru dilakukan dengan memanipulasi data menjadi sumber berita hoax / palsu yang menjurus kefitnah.

“Dampak dari situasi nasional tersebut, selain banyak generasi muda yang terpengaruh, adalah munculnya kembali sikap apatis terhadap politik dikalangan generasi muda maupun masyarakat umum. Melihat politik sebagai sesuatu yang “kotor” dan tidak baik. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi kelangsungan NKR,” tuturnya.

Dia berharap KoCak mendorong tumbuhnya demokrasi yang sehat serta toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya konkret yang dilakukan adalah dengan berjejaring dan mendorong komunitas – komunitas muda untuk “sadar politik”. Bahwa Politik yang benar adalah justru mencerdasakan kehidupan bangsa.

“Dengan Politik masyarakat menjadi cerdas dan sadar akan hak-haknya sekaligus paham akan kewajiban dan tahu kemana arah perjalanan bangsa ini. Dan yang tidak kalah penting adalah, perlunya sikap toleran untuk saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleran ini menghindarkan terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat,” tandasnya.