Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Tak Dadakan Ganti Panglima TNI

"Panglima pensiun bulan Maret, biasanya harus ada proses sebelumnya, bukan hari pensiunnya baru diganti,"

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Tak Dadakan Ganti Panglima TNI
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Wakil Ketua DPR Fadli Zon 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menyerahkan nama pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Komisi I DPR RI.

Hal ini terkait masa jabatan Gatot yang akan habis pada Maret 2018.

Setelah diserahkan nama calonnya, Komisi I DPR bakal menggelar uji kelayakan.

Baca: Ruang Tamu Balai Kota Remang-remang, Sandiaga: Ini Bagian Dari Hemat Energi, Lampunya Dikecilin

"Panglima pensiun bulan Maret, biasanya harus ada proses sebelumnya, bukan hari pensiunnya baru diganti," kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017) kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, persiapan pergantian panglima TNI harus dilakukan beberapa bulan sebelum menjabat.

BERITA REKOMENDASI

Baca: Ibas Tak Ingin DPR Ikut Terseret Kasus Setya Novanto

"Karena H minus tiga atau empat bulan harus dipersiapkan. Presiden jangan mendadak menganti panglima. Tentu bagi yangbersangkutan ada masa persiapan pensiun untuk melakukan serah terima kepada panglima berikutnya," kata Fadli.

Baca: KPK Periksa Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kardinah Terkait Suap Wali Kota Tegal

Saat ditanya soal siapa nama calon Panglima TNI yang cocok menggantikan Gatot, Fadli menjawab normatif.

"Saya kira sesuai UUnya, bahwa yg berhak jadi panglima TNI mereka yang telah menjabat kepala staf angkatan. Berarti ada tiga orang setidaknya. Yaitu KSAU, KSAD, KSAL," katanya.

Baca: Begini Jawaban KPK Soal Pemblokiran Rekening Setya Novanto

Menurutnya soal harus bergiliran atau tidak, Fadli menyerahkan kepada Presiden Jokowi.

"Ya itu bagian dari keputusan presiden akan mengikuti pola itu atau tidak terserah presiden. Menurut saya sangat mungkin dilakukan giliran, sebagai upaya memajukan semua matra yang ada begitu," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas