TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN), Soud Aminah, mengatakan pihaknya terus bekerja merealisasikan program cetak sawah 1.000 hektar dari perbatasan.

Program ini telah terealisasi di Kalimantan Barat, meskipun mengalami sedikit kendala administratif di Papua.

Ribuan hektar sawah telah dibuka untuk petani sehingga ke depannya program serupa akan direalisasikan di wilayah perbatasan lain di Indonesia.

"Program cetak sawah 1.000 hektar dari perbatasan kerjasama dengan BNPP. Ini merupakan program pemerintah yang dominan, sesuai dengan program nawacita membangun Indonesia dari pinggiran (perbatasan)," ujar Aminah di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Menurut Aminah, YKPN berupaya mendukung program kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah.

"Kami didukung dengan sumber daya manusia yang ada di setiap provinsi sehingga kami optimis target kedaulatan pangan akan terealisasi hingga 2019," ujarnya.

Baca: Indonesia Berperan Aktif Ikuti Pameran Pangan Internasional di Belgia

Kedaulatan pangan ini terus dipacu agar tidak terjadi impor pangan terus-menerus yang pada akhirnya merugikan petani.

"Misalnya di Kalimantan Barat khususnya di perbatasan, hasilnya sudah ada ekspor beras hitam ke Malaysia. Beras hitam ini diminati Malaysia dan dibudidayakan di Kalimantan Barat," ujar Aminah.

Tak hanya itu, YKPN juga dalam waktu dekat akan melakukan panen raya 500 hektar padi sawah di Ketapang.

Ini merupakan petani padi binaan YKPN.

"Kami juga bertanggungjawab dalam memasarkan produk pertanian," ujar Aminah.

Menurut dia, petani dalam negeri harus menciptakan produk pertanian yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar global.

Sehingga dengan demikian, kualitas produksi pertanian terus ditingkatkan tidak hanya dari sisi kuantitas.

"Selain beras sebagai kebutuhan pokok, kami juga mendampingi petani pangan lainnya," ujar Aminah.