TRIBUNNEWS, JAKARTA - Partai Golkar diingatkan agar bertindak cermat dalam memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.

Partai berlambang beringin itu harus bisa memilih ketua umum yang tidak mengusung ambisi pribadi, namun benar-benar mampu membawa aspirasi kader di akar rumput dan masyarakat luas.

Hal itu dukatakan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (6/12/2017).

Pangi mengatakan ketua umum Golkar nanti memiliki tugas berat untuk memulihkan citra partai runner up Pemilu 2014 tersebut.

“Ketua umum yang baik untuk Golkar saat ini adalah yang tidak punya agenda pribadi, tapi agenda bersama kader. Jadi ketua umum Golkar bukan karena membawa kepentingannya, tapi demi kepentingan sebagian besar kader di grass root,” ujar Pangi.

Baca: Kisah Kesetiaan Sulaeman, Usia Senja Tetap Semangat Membuat Bata Merah

Direktur eksekutif Voxpol Center itu menambahkan, Golkar saat ini membutuhkan figur yang mampu menyatukan.

“Maka butuh orang yang sudah terbukti mampu membawa Golkar pada perjalanan tanpa perpecahan,” tegasnya.

Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menuturkan sejauh ini bursa calon ketua umum Golkar memang sudah beredar nama Airlangga Hartarto yang juga menteri perindustrian di Kabinet Kerja.

Namun, Pangi meyakini Presiden Joko Widodo tak akan memberikan privilese untuk Airlangga.

Baca: Kisah Uwa Bubur, Kakek Penjual Bubur yang Berjuang Biayai Kesembuhan Istri

“Presiden Jokowi hanya memberi izin terkait pencalonan Airlangga, tapi soal mekanisme (pemilihan ketua umum, red) dikembalikan ke internal Partai Golkar. Jokowi tentu akan memegang komitmen agar menterinya tidak rangkap jabatan,” ulasnya.

Sementara, Pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino juga menyatakan, Presiden Joko Widodo yang bukan kader Golkar justru harus berhati-hati mencermati berbagai upaya untuk menariknya ke masalah internal partai berlambang beringin itu.

Sebab, siapa pun ketua umum Partai Golkar pasti punya ambisi pribadi.

“Saya tidak terlalu bersepakat apabila ketum partai tidak punya agenda pribadi. Secara tersurat sangat mungkin mereka akan menyatakan arah kebijakan yang mereka ambil berasal dari aspirasi akar rumput, tapi implementasinya selalu saja akan ada agenda balik layar yang tidak pernah kita ketahui,” ulasnya