TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan penting bagi Partai Golkar terkait perlu dan mendesaknya pergantian Setya Novanto dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

ICW menyarankan agar Golkar memilih Ketua DPR pengganti Setya Novanto adalah sosok yang bebas dari kasus korupsi dan pidana yang tidak terkait dengan jabatannya di DPR.

"Oleh karena itu, sebaiknya calon ketua DPR kedepan harus memiliki track record yang baik terutama tidak terseret kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK," ujar Kordinator Investigasi ICW, Febri Hendri, kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

Ada baiknya juga menurut ICW, DPR perlu meminta informasi dan masukan dari KPK apakah calon ketua DPR tersebut bebas dari kasus yang ditangani oleh lembaga antirasuah.

Baca: Peraturan Tata Kelola Kota Bawah Tanah di Indonesia Masih Terbatas

"Kami ingin ketua DPR kedepan bebas dari kasus korupsi dan pidana yang tidak terkait dengan jabatannya di DPR," katanya.

Dorongan digantinya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR semakin kuat.

Novanto yang terjerat dugaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diminta mundur dari jabatan pimpinan lembaga negara tersebut.

Namun menurut Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, mestinya, inisiatif berhenti sebagai Ketua DPR datang dari Setnov sendiri.

"Mestinya, inisiatif berhenti sebagai Ketua DPR itu datang dari Setnov sendiri. Dia tuh terlalu mengikuti pembelanya yang kepala batu. Dikiranya semua dapat diatur," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Selasa (5/12/2017).

Siapa pun penggantinya, Indria Samego memberikan catatan, bahwa yang terpenting adalah kejujurannya, kehormatan dan komitmennya untuk menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat.

"Pilih tokoh Golkar yang memiliki unsur-unsur kepemimpinan seperti di atas," ujarnya.