TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan PT Adhi Karya (persero) dan PT KAI (persero)tetap bekerjasama di proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Meski tidak membentuk konsorsium, Luhut jamin proyek initetap memegang azas yang adil dan transparan.

"Kita ingin semua dilaksanakan secara transparan. Saya harap semua harus mengawasi proyek ini termasuk media," ujar Menko Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Luhut menjelaskan perhitungan pembagian keuntungan untuk proyek Transit Oriented Development (TOD) dari Adhi Karya kepada KAI harus dilakukan secara adil dan transparan.

Saat ini proyeksi pendapatan TOD sedang dalam kajian yang diharapkan dapat memberikan laporan pada bulan ini.

Sedangkan penyelesaian pembiayaan, menurut Luhut diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu pada bulan Desember 2017.

Baca: Proyek Pembangunan MCK di Pengungsian Dikorupsi, Dua Orang Ini Dijebloskan ke Rutan

”Financial closing tetap diharapkan sesuai rencana pada tanggal 21 bulan ini dan pencairan pendanaannya pada Januari 2018," ujar Luhut.

Dalam skema pembagiannya, PT Adhi Karya telah mendapatkan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun di 2015. Nilainya dinaikan melalui right issue (hak memesan efek terlebih dahulu) menjadi Rp 4,2 triliun.

Sedangkan dalam postur APBN 2017 dan 2018 PT KAI juga mendapat PMN yang jumlahnya mencapai Rp 7,6 triliun.

Lalu untuk sisa anggaran pembangunan LRT sebesar Rp 18 triliun mengambil pinjaman dari tiga bank BUMN dan dua bank swasta. Sehingga total investasi LRT Rp 29,9 triliun.