TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Negara Indonesia (WNI) diminta tidak terprovokasi atas pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Negara Israel.

Direktur Said Aqil Siradj (SAS) Institute, M. Imdadun Rahmat, mengatakan konflik antar negara di Timur Tengah berdampak terhadap negara-negara islam terutama Indonesia.

Dia berpandangan, konflik di Timur Tengah itu sering dikaitkan dengan konflik agama Islam dengan Yahudi, Islam dengan Kristen, dan Islam dengan Yahudi-Kristiani.

"Kalau ini diframing membahayakan stabilitas kerukunan di dalam negeri. Kelompok radikal yang suka memprovokasi isu konflik agama untuk memperkeruh suasana dan kerukunan dan umat beragama yang telah terjalin baik di negara ini," tutur M. Imdadun Rahmat, Jumat (8/12/2017).

Dia menegaskan, konflik antara Israel dan Palestina bukan konflik agama.

Baca: Trump Rayakan Hanukkah Usai Akui Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel

Menurut dia, permasalahan itu lebih kepada problem politik yang dihadapi dunia internasional, di mana ada kelompok aliran radikal bersaing dengan pendekatan moderat.

Dia menjelaskan, kebijakan Israel untuk menguasai Palestina didukung oleh Donald Trump. Upaya itu diyakini sebagai bagian dari arus atau aliran politik radikal.

Sementara itu, sebagian negara Eropa dan para aktivis perdamaian, kata dia, memilih opsi jalan damai. Upaya perdamaian antara Israel dan Palestina sudah disepakati di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jangan jalan moderat yang dicapai dirusak oleh opsi radikal.

Sehingga dia mengharapkan, masyarakat Indonesia tidak terprovokasi. Upaya penyampaian pendapat sebagai reaksi penolakan atas pernyataan Trump itu dipersilakan, tetapi jangan dikaitkan isu agama.

"Diharapkan publik Indonesia tidak terprovokasi. Protes banyak cara bisa melalui pernyataan sikap membuat petisi termasuk demo oke juga yang penting tidak mengaitkan dengan isu agama dan yang kedua tidak melakukan kekerasan. Demo yang damai boleh ini negara demokrasi," katanya.