TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii menilai langkah Setya Novanto menunjuk Ketua DPR untuk mengantikannya, sebagai tindakan yang tidak tepat.

"Jangan nunjuk-nunjuk sendiri, itu dimusyawarahkan dong. Kalau itu kan Golkar ya (yang menentukan Ketua DPR), harus merapat pimpinan Golkar yang betul, tidak benar cara (Novanto) begitu," kata Buya Syafii.

Hal itu disampaikan Buya Syafii saat ditemui usai mengikuti acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK)? di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Karena penunjukan Ketua DPR merupakan kewenangan fraksi Golkar, Buya berpesan agar partai berlambang beringin itu memilih sosok yang tepat.

"Karena ini hak partai, carilah orang Golkar yang terbaik di antara yang buruk," ujar Buya.

Ketua DPR pengganti Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP nantinya diharapkan sosok yang punya integritas memimpin di Senayan.

"Tentunya yang mewakili rakyat ya, yang mempunyai integritas, yang tidak terlibat dalam korupsi, dan itu tidak mudah mencarinya sekarang," ujar Buya.

Sebelumnya, Setya Novanto sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Pengunduran diri Novanto disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar.

Dalam surat itu, Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR.

Aziz Syamsuddin menganggap sah penunjukan dirinya sebagai Ketua DPR oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Menurut Aziz, dalam AD/ART Golkar, penunjukan Ketua DPR tak harus didahului dengan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

"Yang penting tanda tangan ketua umum dan sekjen dan dewan pembinanya sah," ujar Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Meski demikian, Badan Musyawarah DPR masih belum menerima keputusan Novanto dengan menunjuk Aziz.

Bamus yang diisi perwakilan fraksi dan juga pimpinan DPR sepakat menunjuk Plt terlebih dulu. Ketua DPR definitif baru akan dipilih setelah Golkar selesai berkonsolidasi, tidak terpecah seperti saat ini.(Robertus Belarminus)