TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Munaslub Golkar, masih terjadi silang pendapat mengenai masa kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ada yang menginginkan Airlangga memimpin hingga 2019 saja, namun ada juga yang menginginkan hingga 2022.

Menanggapi hal tersebut‎ Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono berpandangan masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto cukup sampai 2019 saja.

Menurutnya dalam rapat Pleno yang memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar disepa‎kati bahwa pergantian hanya untuk mengisi jabatan lowong yang ditinggal Novanto, karena tersangkut masalah korupsi.

"Kita mendukung dan mengusung memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar periode 2017-2019. Kan Munaslub sekarang melanjutkan periode yang sisa," ujar Wisnu di lokasi Munaslub Partai Golkar, JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca: Ini Syarat dari Jusuf Kalla soal Sosok Calon Sekjen Golkar

Wisnu yakin bila berhasil dalam periode kepemimpinan hingga 2019, Airla‎ngga akan kembali terpilih pada Musyawarah Nasional.
‎
"Kalau berhasil nggak usah dievaluasi, Munas 2019 juga jadi lagi. Gitu dong pasti dipilih lagi kalau berprestasi, tunjukin dulu dong prestasinya. Lihat dulu," katanya.

Wisnu mengatakan hingga saat ini mayoritas suara peserta Munaslub menginginkan kepmimpinan airlangga hingga 2019 saja. Termasuk DPD Jateng, mereka yang menginginkan Airlangga hingga 2019 yakni, Jatim dan Papua.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar penetapan Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar hingga 2022.

Alasannya menurut Akbar, Airlangga memerlukan waktu memperbaiki Golkar, mengembalikan marwah partai, dan meningkatkan elektabilitas partai.

"Kalau kita sudah melakukan perubahan dan perubahan itu memang memiliki suatu basis yang kuat untuk ke depan. Dan ke depan itu ya mungkin tidak cukup hanya dua tahun. Kalau tidak, kenapa tidak dibuat lima tahun supaya dapat jangka waktu panjang sehingga tidak terulang kembali," pungkas Akbar.