TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Airlangga Hartarto mengaku seluruh DPD 1, DPD II, dan Ormas sayap Partai sepakat memilih dan menetapkannya menjadi Ketua Umum Golkar.

Hanya saja, kata Airlangga, belum ada kesepakatan mengenai ‎periode kepemimpinannya.

Airlangga mengungkapkan terdapat tiga opsi mengenai periodesasi jabatan ketua umum yang disampikan dalam forum Munaslub.

Baca: Dulu Sering Tertidur, Kini Novanto Bawa Notes Jawab Pertanyaan Penyidik KPK

"Ada yang ingin hingga 2019, 2019 plus bisa diperpanjang dengan persetujuan Rapimnas, dan yang ketiga 2019 sampai 2022 itu pandangan yang mengemuka," kata Airlangga di lokasi Munaslub, JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, (19/12/2017).

Ia menyebutkan opsi tersebut akan dibahas di Dewan pimpinan pusat pada Agenda Munaslub Rabu esok.

Sebelumnya terlebih dahulu akan digelar pandangan umum dari setiap daerah untuk masalah tersebut.

‎"Besok kita akan bahas di DPP dan kita sampaikan di dalam forum Munas," katanya.

Baca: Cerita Jokowi Saat Mahasiswa Bercelana Cutbrai dan Gondrong, Ingin Jadi Pegawai Perhutani

Sebelumnya usulan masa kepemimpinan Airlangga hingga 2022 mendapat penolakan dari sejumlah peserta Munaslub.

Alasannya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar ‎pengisian jabatan lowong hanya meneruskan periode yang digantikannya.

Artinya Airlangga seharusnya hanya sampai 2019 sesuai dengan periode kepemimpinan Novanto.

‎"Alasannya kita titik beratkan kepada AD/ART yang sudah kita buat. AD/ART kita kan Munas bali jadi ini pijakannya. Seperti kaya UU seperti kaya Pergub, perda ,nah kalo kami AD/ART," pungkas Ketua Golkar Kalsel, Supiadi.