TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) akan mengadakan kegiatan Seminar Nasional Outlook Pembangunan Pertanian 2018 yang bertempat
di Kampus IPB Darmaga Bogor pada Jumat 22 Desember 2017.

Kegiatan ini mengangkat tema “Meneropong Kemajuan Pertanian dan Kesejahteraan Petani di Tahun Politik 2018".

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan PISPI, Kamhar Lakumani mengatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 telah memasuki tahun politik yang ditandai berbagai peristiwa politik besar di negeri ini.

Tak hanya Pemilukada yang diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi atau 50% jumlah provinsi di Indonesia yang mencakup 76,74% penduduk yang memiliki hak pilih, 39 kota, dan 115 kabupaten.

"Namun tahun 2018 juga ditandai dengan penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif dan Calon Anggota DPD-RI serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil  Presiden serta dimulainya masa kampanye Pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan serentak pemilihannya pada 2019 nanti," ujar Kamhar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Mencermati agenda-agenda politik di atas, menurut Kamhar, tidak berlebihan dan sangat berdasar untuk memberikan label “Tahun Politik” pada tahun 2018.

Kamhar yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional Outlook Pembangunan Pertanian 2018 ini mengatakan pelabelan “tahun politik” tak hanya  dipandang dan dimaknai akan banyaknya agenda atau kegiatan politik pada tahun 2018.

"Label ini juga berarti pembacaan dan pemaknaan akan tinggi dan kentalnya nuansa, muatan, dan orientasi politik dalam berbagai kebijakan dan program pada 2018 nanti,
apalagi para pemangku kebijakan umumnya adalah kontestan atau terafiliasi dengan kontestan Pemilu," ujarnya.

Secara politik, pertanian dan petani memiliki daya pikat tersendiri. Menurut Kamhar, selain sektor ini strategis dan vital, jumlah rumah tangga usaha pertanian hasil
ST 2013 sebanyak 26,14 juta rumah tangga, jika setiap rumah tangga petani yang memiliki hak pilih 4 orang itu berarti 56% dari total pemilih di Indonesia.

"Angka yang sangat besar. Namun disadari daya pikat dan besaran ini belum berbanding lurus dengan posisi tawar politik petani dan pertanian," ujar Ketua DPP KNPI ini.

Kamhar menuturkan telah jamak diketahui di setiap Pemilu narasi tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan daya beli, pembukaan
lapangan kerja dan seterusnya selalu menjadi menu utama yang terus menerus direpresentasikan.

Dimana isu-isu sosial ekonomi yang menjadi jualan politik ini jika diperas akan ditemukan intisari yang sekaligus menjadi pangkal persoalan yaitu petani, desa dan  kemiskinan yang masih identik sebagai fenomena setali tiga uang. Artinya jika ingin mengentaskan kemiskinan, membangun desa dan pertanian menjadi imperatif.

"Rakyat adil, makmur, sentosa akan terwujud manakala desa dan pertanian dibangun. Sebagian besar persoalan bangsa ini dibidang sosial ekonomi teratasi jika persoalan  pertanian dan desa sudah beres," ujar Kamhar.

PISPI mengapresiasi kerja Pemerintah dengan terus meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari 101,59 pada 2015 menjadi 103,07 per November 2017. Anggaran untuk pertanian juga terus menerus meningkat, baik yang dialokasikan di Kementerian Pertanian maupun yang dialokasikan di kementerian lainnya. Pada RAPBN tahun 2018 Kementan  mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23,8 triliun, sementara itu alokasi dana desa di Kemendes meningkat 100% dari Rp. 60 triliun pada 2017 menjadi Rp. 120 triliun  pada 2018.

"Kita mensyukuri namun kita juga mesti mencermati dengan seksama bagaimana dan untuk apa penggunaan anggaran sebesar itu di tahun politik 2018 nanti? Akankah  pertambahan anggaran ini berbanding lurus dan memberikan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan pada peningkatan NTP? Apakah program-program Pemerintah di tahun 2018 nanti bukan sekedar modifikasi program bagi-bagi yang berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek semata? bagaimana nasib
petani dalam relasi subjek-objek politik tahun 2018?" ujar Kamhar.

Nah mau tahu jawabannya? Ikuti Seminar Nasional Outlook Pembangunan Pertanian 2018 yang menyajikan pemikiran dan pandangan yang akan menghadirkan Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri
Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Ketua Umum PISPI Sunarso, Rektor IPB/ Ketua Dewan Pakar PISPI Aris Satria, Sekjen Forum Dekan Pertanian Se-Indonesia/ Dewan
Pakar PISPI Jamhari, dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.