Sikap Politik Golkar Usai Munaslub Soal KPK Hingga Jerusalem
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang dimulai sejak 18 Desember lalu, telah usai, Rabu (20/12/2017).
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang dimulai sejak 18 Desember lalu, telah usai, Rabu (20/12/2017).
Pada acara penutupan, Munaslub yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Steering Comittee Munaslub Golkar Ibnu Munzir itu, menyampaikan sikap politik partai berlambang pohon beringin itu.
Pertama, Golkar prihatin dengan berkembangnya paham, aliran, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Termasuk tindakan-tindakan intoleransi, serta persekusi yang mengancam kebhinekaan Indonesia.
Oleh karena itu, Golkar mendukung kebijakan Pemerintah untuk memperkuat kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila secara demokratis, partisipatif dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Partai Golkar bersama dengan partai politik lain dan masyarakat akan memperjuangkan lahirnya RUU Pengamalan Nilai-nilai Pancasila," kata Ibnu, Rabu, (20/12/2017).
Kedua, Golkar menolak segala bentuk pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).Selanjutnya, meminta setiap aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK, bersinergi dalam pemberantasan korupsi.
"Partai Golkar tidak setuju terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," katanya.
Ketiga, Golkar mendukung program-program prorakyat yang digalakan pemerintah.
Selama ini Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil diatas 5 persen.
Termasuk, keberhasilan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan industri manufaktur dan pembangunan kewilayahan Indonesia Sentris.
Meskipun, menurutnya, upaya pemerintah tersebut kadang tidak berjalan lancar dan menemui kendala.
Keempat, Golkar mengapresiasi sikap Pemerintah dalam konfilk Jerusalem.
Golkar menilai Presiden Joko Widodo proaktif dalam menggalang dukungan negara-negara OKI dan Uni-Eropa untuk mempercepat penyelesaian perdamaian di Palestina.
"Senafas dengan itu, Partai Golkar mendukung Yerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina," katanya.
Terakhir, Golkar bertekad menjalanlan politik terbuka, bersih, transparan, serta berintregitas. Kemudian, menjunjung tinggi etika politik yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
"Bagi Partai Golkar berpolitik adalah ibadah dan perbuatan mulia yang diabdikan bagi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkasnya.(*)
