Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sikap Politik Golkar Usai Munaslub Soal KPK Hingga Jerusalem

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang dimulai sejak 18 Desember lalu, telah usai, Rabu (20/12/2017).

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Willem Jonata
zoom-in Sikap Politik Golkar Usai Munaslub Soal KPK Hingga Jerusalem
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri) memberikan salam kepada Presiden Joko Widodo (keempat kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Presiden ketiga RI BJ Habibie (kedua kanan), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kelima kanan) dan Ketua Harian Partai Golkar Hurdin Halid (kanan) hadir saat Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub Partai Golkar kali ini beragendakan menetapkan Airlangga Hartanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar serta menegaskan dukungan Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM‎, JAKARTA - ‎Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang dimulai sejak 18 Desember lalu, telah usai, Rabu (20/12/2017).

Pada acara penutupan, Munaslub yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Steering Comittee Munaslub Golkar Ibnu Munzir itu, menyampaikan sikap politik partai berlambang pohon beringin itu.

Pertama, Golkar prihatin dengan berkembangnya paham, aliran, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Termasuk tindakan-tindakan intoleransi, serta persekusi yang mengancam kebhinekaan Indonesia.

Oleh karena itu, Golkar mendukung kebijakan Pemerintah untuk memperkuat kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila secara demokratis, partisipatif dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Partai Golkar bersama dengan partai politik lain dan masyarakat akan memperjuangkan lahirnya RUU Pengamalan Nilai-nilai Pancasila," kata Ibnu, Rabu, (20/12/2017).

Kedua, Golkar menolak segala bentuk pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).Selanjutnya, meminta setiap aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK, bersinergi dalam ‎pemberantasan korupsi.

Berita Rekomendasi

"Partai Golkar tidak setuju terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," katanya.

Ketiga, Golkar mendukung program-program prorakyat yang digalakan pemerintah. ‎

Selama ini Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil diatas 5 persen.

Termasuk, keberhasilan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan industri manufaktur dan pembangunan kewilayahan Indonesia Sentris.

Meskipun, menurutnya, upaya pemerintah tersebut kadang tidak berjalan lancar dan menemui kendala.

Keempat, Golkar ‎mengapresiasi sikap Pemerintah dalam konfilk Jerusalem.

Golkar menilai Presiden Joko Widodo proaktif dalam menggalang dukungan negara-negara OKI dan Uni-Eropa untuk mempercepat penyelesaian perdamaian di Palestina.

"Senafas dengan itu, Partai Golkar mendukung Yerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina," katanya.

‎Terakhir, Golkar bertekad menjalanlan politik terbuka, bersih, transparan, serta berintregitas. Kemudian, menjunjung tinggi etika politik yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

"Bagi Partai Golkar berpolitik adalah ibadah dan perbuatan mulia yang diabdikan bagi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkasnya.(*) 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas