Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Aktivis HAM dan Anti Korupsi Haris Azhar mengutarakan, Pemerintahan yang sedang dijalankan Presiden Jokowi kini tidak bisa memberikan inspirasi pada Pemerintahan di bawahnya, seperti Pemda, hingga pemerintahan desa.

Menurut Haris, kasus penyerangan pada Novel Baswedan bukan menjadi kasus pertama yang penyelesaiannya dipersulit.

"Kasus Novel Baswedan ini bukan yang pertama, di tempat lain ada juga yang dipersulit di lapangan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintahan hari ini gak jadi inspirasi bagi pemerintahan di bawahnya," kata Haris, di kantor PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).

Bahkan di daerah komitmen pemberantasan koruspi terhitung lemah.

"Contohnya wrtawan di Madura sedang mengambil foto PNS main pingpong, di jam kantor sampai dikejar dan digebukin, padahl itu termasuk korupsi waktu, dikejar digebukin," ucap Haris.

Lebih lanjut, ujar Haris, Pemerintahan Jokowi dianggapnya memberikan ruang bagi siapa pun untuk mengacak-acak pimpinan KPK.

Baca: 12 Smartphone ini Siap Menggoda Anda Pada 2018, dari Apple, Samsung, Xiaomi hingga Google!

"Jokowi membiarkan siapapun mengacak-acak KPK. Di situ juga re-install program, Jokowi menggunakan standar pemerintahan Jokowi. Itu mempermudah siapa saja menyerang KPK," papar Haris.

Padahal, sebelum pergantian pimpinan KPK kini, ia berpendapat 5 pimpinan sebelumnya sedang menjalankan tugas on fire.

"Kita lihat lumayan menyedihkan. Kepemimpinan 5 orang ini ketika KPK sedang on fire, tugas KPK dikoreksi, diberi catatan, bahwa Presdien gak bisa mengangkat BG, di situ awalnya," ungkap Haris.

Ia pun tak menampik lembaga anti korupsi itu bukan institusi tanpa dosa namun ia mengingatkan di KPK banyak pekerja yang semangt bekerja baik.

"KPK gak bebas dosa tapi di sana juga banyak orang-orang yang mau bekerja semangat. Mereka itu digadaikan oleh orang yang sengaja dimasukkan ke KPK. Ditukar dengan taktik menarik kekuatan politik," tutur Haris.