Sambangi Program Padat Karya di Tegal, Jokowi: Menambah Uang Beredar di Masyarakat
Saat sidang kabinet paripurna pada 6 Desember 2017 lalu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera memulai pelaksanaan program padat karya
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memanfaatkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, (15/1/2018), untuk meninjau pembangunan saluran irigasi tersier 130 hektare yang terletak di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.
Pembangunan tersebut merupakan salah satu implementasi program padat karya atau cash for work yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Setahun yang lalu sudah direncanakan tapi baru saja ini, seminggu dimulai membuat irigasi tersier," ujar Presiden sesuai keterangan Biro Pers Istana Kepresidenan.
Presiden pun meyakini jika program padat karya yang dicanangkan pemerintah akan memberikan manfaat yang beragam bagi masyarakat.
"Saya kira ini banyak manfaatnya, menambah uang beredar di masyarakat, dan kita harapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarakat desa semakin naik," katanya.
Baca: Apdal Tolak Pemberian Sepeda dari Presiden Jokowi, Ini Alasannya
Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar adalah salah satu manfaat yang disinggung Kepala Negara. Seperti halnya pembangunan saluran irigasi tersier kali ini yang dikerjakan oleh sekitar 150 hingga 160 petani setempat.
"Untuk tukangnya Rp100 ribu, untuk pembantunya Rp80 ribu. Ini standar di Tegal dan sekitarnya, dibayar seminggu sekali. Saya tadi minta sama Pak Menteri, kalau bisa setiap hari dibayar, tapi ini yang sudah berjalan memang mingguan," ucap Presiden.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna pada 6 Desember 2017 lalu, Kepala Negara telah menginstruksikan jajarannya untuk segera memulai pelaksanaan program padat karya di sejumlah daerah di Tanah Air.
Mulai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saya minta Januari (2018) sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah dimulai. Kita harapkan dengan (program) ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat di desa," ujar Presiden.
