Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Konflik yang terjadi di internal Partai Hanura terkait pemecatan Ketua Umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO) turut menjadi perhatian dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI.

Sejumlah pihak menganggap bahwa pergantian pimpinan diperlukan karena Partai Hanura harus dikembalikan pada kondisi 'aslinya'.

Baca: Polda Metro Jaya Kumpulkan Organisasi Masyarakat, Ini Tujuannya

"Jadi memang kepada orang yang sudah membangun, berdarah-darah membesarkan Hanura yang mengerti tentang Hanura, memang kali ini mereka kembali lagi kepada yang genuine," kata anggota DPD asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan ketika dihubungi wartawan, Selasa (16/1/2018)

Menurut dia, OSO sebagai ketua umum Parpol merangkap juga sebagai ketua DPD dan merangkap juga Wakil Ketua MPR.

Baca: Soal Ajudan Setya Novanto, Fredrich: Polisi Tidak Bisa Dipanggil KPK

"Ini kan sesuatu yang sangat aneh di Republik Indonesia ini," tambahnya.
‎
Nurmawati menuturkan, kehadiran OSO di DPD justru menyebabkan kepemimpinan menjadi terbelah.

Karena dalam aturan tata tertib DPD atau aturan yang lebih tinggi, tidak ada yang mengatur kepemimpinan lembaga negara hanya 2,5 tahun.

Saat ini, ia pun sedang mengajukan gugatan hukum di pengadilan.

"Secara politik ya sah-sah saja, tapi kita kan negara hukum sehingga segala sesuatunya itu harus menjunjung tinggi hukum, harus taat pada hukum," tuturnya.

Baca: Zulkifli Hasan Berharap Di Bawah Pimpinan Bambang Soesatyo DPR Berbenah

Ia berharap dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dapat turun tangan dengan bersikap objektif untuk melihat persoalan yang ada.

Karena kegentingan jangka pendek menjelang Pemilu semuanya menjadi sangat societ.