PDI Perjuangan Tak Masalah Jokowi Tambah Kursi Menteri Untuk Golkar
Hal ini merespon diangkatnya Sekjen Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menghormati langkah Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
Hal ini merespon diangkatnya Sekjen Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.
Saat ini Golkar memiliki dua kursi menteri.
Ditunjuknya Idrus Marham dan amannya kursi Menteri Perindustrian untuk Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar, dinilai sejumlah pihak bahwa Presiden Jokowi memberikan tempat istimewa bagi partai berlambang beringin itu.
"Kami memberikan dukungan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi apapun itu. Reshuffle merupakan hak prerogatif Bapak Presiden sehingga kami berharap bahwa dengan ditunjuknya Bapak Idrus Marham juga dapat semakin memperkuat kerja pemerintahan Pak Jokowi. Demikian juga dengan kerjasama parpol," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).
Baca: Pesan Setya Novanto Untuk Idrus Marham yang Kini Jadi Menteri Sosial
Menurutnya, kebijakan Jokowi itu tak dipermasalahkan parpol pendukung pemerintah.
Hal itu dibuktikan dengan kehadiran perwakilan partai pendukung dalam pertemuan PDIP dengan pengurus Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang hari ini.
"Buktinya pada hari ini kami parpol pengusung Pak Jokowi hadir bersama dalam pertemuan dengan LDP sebagai tindak lanjut pertemuan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Bapak Fukuda di Jepang," kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengaku yakin, Jokowi memiliki pertimbangan-pertimbangan strategis terhadap konfigurasi kabinetnya.
"Karena ketika mereka menjadi menteri kami tidak melihat latar belakangnya, partainya, profesional. Kami melihat bahwa mereka adalah pembantu-pembantu Presiden yang harusnya bekerja keras untuk menyukseskan pemerintahan dari rakyat, pemerintahan Jokowi-JK," kata Hasto.