Tribun

Pengelolaan Rumah Aman Butuh Ketelitian

Dalam kasus anak yang akan ditempatkan di rumah aman, harus benar-benar memerhatikan proses hukum.

Editor: Eko Sutriyanto
Pengelolaan Rumah Aman Butuh Ketelitian
Abdul Qodir/Tribunnews.com
Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai 

“Harus ada landasan hukum yang kuat untuk menghindari kesalahpahaman atau dilaporkan balik,” katanya.

Rumah aman LPSK, kata dia, terbagi yang permanen dan juga mobile.

Baca: CEO Bali United Beberkan Alasan Timnya Mundur dari Piala Gubernur Kaltim 2018

Rumah aman yang dikelola beragam, mulai yang tingkat ancamannya rendah, sedang maupun tinggi.

Selain LPSK, calon terlindung juga harus menaati persyaratan dengan diatur kemudian dalam surat perjanjian antara LPSK dan terlindung.

“Kewenangan LPSK mengelola rumah aman diatur dalam undang-undang dan hanya LPSK yang diberikan kewenangan tersebut,” ujar dia.

Kepala UPT P2TP2A DKI Jakarta Silvia mengatakan, saat ini P2TP2A sudah menjadi UPT dan masuk dalam struktur perangkat daerah.

Salah satu dari lima layanan yang diberikan P2TP2A adalah rujukan ke rumah aman.

Terkait itulah, pihaknya mencoba membangun komunikasi dengan LPSK tentang bagaimana mengelola rumah aman.

“Perda (DKI Jakarta) Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan pemda dapat membentuk rumah aman,” tutur dia.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas