TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan kementerian atau lembaga  sepakat membuat satu program terpadu untuk mendorong UMKM bersaing di pasar modern.

Hal itu berkaitan dengan penjaminan kualitas produk, pemasaran, hingga kemudahan dalam proses perizinan.

Baca: Seharian di Zona Merah, IHSG Sore Ini Ditutup Melemah 65,13 Poin

Ke delapan kementerian atau lembaga tersebut adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, BPOM, dan Badan Ekonomi kreatif (Bekraf).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, program tersebut akan sangat menguntungkan desa mengingat mayoritas produk UMKM berasal dari desa.

Ia berharap, kolaborasi antar kementerian atau lembaga tersebut dapat membantu UMKM masuk ke pasar yang lebih luas.

Baca: Ditusuk dari Belakang, Pria Ini Santai-santai Saja, Tetap Berjalan dengan Pisau Menancap di Punggung

Kita tahu di desa banyak sekali UMKM yang memproduksi makanan, jamu, dan lain-lain.

Mereka juga perlu dibantu agar bagaimana agar makanan yang diproduksi benar-benar aman, proses pengurusannya (izin) juga perlu cepat, sehingga mereka bisa memasarkan produk ke outlet-outlet yang lebih banyak, ujarnya usai rapat dengan delapan kementerian atau lembaga tersebut di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Menteri Eko mengatakan, kolaborasi antar delapan kementerian/lembaga tersebut selain dalam rangka membantu UMKM desa mendapatkan pasar yang tepat, juga untuk menjaga reputasi produk dengan adanya penjaminan mutu dan kualitas produk dari BPOM.

Baca: Pesan Nikita Mirzani Buat Produsen dan Penyebar Hoax

Pendampingan pembuatan yogurt oleh Kementerian Perindustrian di Trenggalek misalnya, juga membutuhkan pendampingan BPOM untuk menjamin kualitas produk. Jadi dengan adanya kesepakatan ini, BPOM juga akan memastikan bahwa proses produksinya benar, ada izin-izinnya, sehingga yogurt tersebut juga bisa dipasarkan di pasar-pasar modern, ujar Eko.

Ia juga berencana melibatkan seluruh pendamping desa dan forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) dalam proses sosialisasi serta pendampingan program tersebut.

Kementerian Desa punya 39.000 pendamping desa, bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi. Kemudian ada forum Pertides juga, yang setiap tahun menurunkan ribuan mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa, ujarnya.

Terkait hal tersebut Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, UMKM yang akan menjadi fokus dalam program tersebut berkaitan dengan produk pangan, kosmetik, dan obat tradisional.

Delapan kementerian atau lembaga tersebut menurutnya, akan membangun satu strategi besar agar UMKM mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri, dengan tetap menjamin aspek keamanan dan mutu.

Baca: Saksi e-KTP Tegaskan Soal Fee 7 Persen Untuk Senayan Bukan SN Gorup

Nanti kita akan pilih beberapa produk unggulan dulu, yang nanti akan berkembang tentunya. Ada penyesuaian dengan sumber bahan bakunya di Kementerian Pertanian, KKP, kemudian pemasarannya di Kementerian Perdagangan, kemudian packaging-nya dan sebagainya sesuai dengan tupoksi dari kementerian/lembaga. Dengan adanya integerasi bersama ini akan lebih cepat, terangnya.