Jusuf Kalla Buka Stunting Summit yang dihadiri 100 Kepala Desa
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka resmi Stunting Summit, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka resmi Stunting Summit, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).
Mengenakan baju batik, Jusuf Kalla mengatakan pertemuan tingkat tinggi kali ini berbeda.
Ia mengatakan biasanya Summit atau pertemuan tingkat tinggi dihadiri para kepala negara.
Baca: ICW Akan Ambil Langkah Hukum Gugat SK Pengangkatan Arief Hidayat Sebagai Hakim Konstitusi
Namun kesempatan kali ini, dihadiri kepala desa.
"Kalau Bahasa Indonesia pertemuan tingkat tinggi soal kekerdilan (Stunting Summit). Summit itu pertemuan tingkat tinggi, kalau sebut summit ya itu kepala negara, terus sekarang yang hadir kepala desa," ujar Jusuf Kalla disertai tawa tamu undangan yang hadir.
Baca: Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Gelar Sidang Gugatan Mantan Karyawan PT Freeport
Pertemuan yang dihadiri juga Gubernur, Bupati, serta sejumlah menteri ini diharapkan meningkatkan kesadaran untuk menyelamatkan generasi masa depan dari stunting atau kekerdilan.
"Kita berbicara tentang masa depan bangsa, suatu upaya bersama, usaha kita bagaimana memutus mata rantai daripada siklus kemiskinan dan kekerdilan, karena miskin gizi kurang, karena gizi kurang maka stanting, karena stanting maka kecerdasannya berkurang."
"Karena kecerdasaannya berkurang maka produktivitasnya menurun dan miskin lagi. Kita harus balik salah satunya tentu perbaikan gizi dan kehidupan masyarakat," papar Jusuf Kalla dalam sambutannya.
Baca: Wajah Ace Hasan Syadzily Sumringah Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah menargetkan di tahun 2019 angka ada dengan stunting sebesar 28 persen dari 32,9 persen.
"Salah satu targetnya adalah penurunan stunting pada anak usia di bawah 2 tahun dari 32, 9 persen menjadi 28 persen di tahun 2019. Thun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan RPJMN 2015-2019, oleh karena itu diperlukan upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan kordinasi lintas sektor," kata Bambang.