Tribun

Pekerja Migran Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang

Persoalan prosedural baru akan diketahui setelah yang bersangkutan mengalami masalah di luar negeri

Editor: Eko Sutriyanto
Pekerja Migran Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah massa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Aksi tersebut mengutuk dan menolak hukuman mati dalam menyikapi eksekusi mati terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi yakni Zaini Misrin. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Sebagai informasi, tahun 2017, LPSK menerima permohonan perlindungan pada kasus perdagangan orang sebanyak 257 orang.

Untuk tahun ini, permohonan perlindungan dari kasus serupa berjumlah 21 orang.

Sedangkan layanan dalam kasus perdagangan orang yang masih berjalan diperuntukkan bagi 257 pemohon, terbagi atas pemenuhan hak prosedural bagi 241 orang, fasilitasi restitusi 193 orang, bantuan medis 23 orang, psikologis 18 orang dan perlindungan fisik 10 orang.

Sestama BNP2TKI Hermono menambahkan, jadi pekerja migran seakan menjadi satu-satunya opsi meningkatkan kesejahteraan, khusus di wilayah Indonesia Timur seperti NTT. Hal ini mengingat tingkat pendidikan yang rendah, lapangan kerja terbatas dan kondisi alam yang tidak subur.

“Tapi, harus diakui, remitansi dari pekerja migran seperti tercatat di BI mencapai Rp117 triliun. Bahkan, di beberapa daerah, remitansi dari pekerja migran bisa dua kali lipat PAD,” ungkap Hermono.

Dalam catatan BNP2TKI, ujar Hermono, jumlah pekerja migran dari jalur resmi cenderung menurun dari 512.168 orang pada 2013, turun drastis menjadi 275.737 pada tahun 2015.

Kemudian kembali turun pada tahun 2016 menjadi 234.451, meskipun kembali mengalami kenaikan pada 2017 menjadi 261.820.

“Sempat menurun akibat adanya moratorium Timur Tengah. Tapi, penurunan jumlah itu tidak diikuti jumlah kasus yang menimpa pekerja migran, bahkan cenderung naik,” katanya.

Kondisi demikian, menurut Hermono yang segera menjabat Duta Besar RI untuk Spanyol itu, lebih disebabkan karena meski angka pekerja migran menurun, tetapi mereka yang berangkat secara ilegal meningkat.

“Sebanyak 90% pekerja migran yang berangkat menggunakan non-prosedural. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, mulai pencegahan, penegakan hukum dan menyiapkan peraturan perundang-undangan,” tutur dia.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas