TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Konstelasi politik terus menghangat di Sumatera Utara usai salah satu kandidat gubernur yang didiskualifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut JR Saragih mengalihkan dukungannya ke salah satu kubu.

Adalah Bupati Simalungun JR Saragih meminta pendukungnya untuk mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus mengingat hanta Djarot - Sihar yang kompeten memimpin Sumut untuk lima tahun ke depan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi berharap provinsi Sumut yang selama ini berada di pusaran kasus-kasus korupsi bisa bangkit dengan adanya momentum pilkada.

Pengumuman gelombang terakhir korupsi berjamaah yang melibatkan puluhan anggota DPRD Sumut terkait korupsi Gubernur Sumut Pudjo Nugroho, menjadi bukti masih lekatnya kasus-kasu rasuah yang melibatkan kong kalingkong antara eksekutif dan legeslatif.

"Sumut harus mengejar ketertinggalannnya dengan provinsi-provinsi lain yang lebih maju. Ibarat klasemen sepakbola di liga, Sumut lama berada di jurang degradasi karena belitan kasus-kasus rasuah. Warga Sumut harus benar dan tepat memilih calon pemimpinnya yang benar-benar bersih lahir bathin. Sumut tidak lagi butuh sosok militer tetapi figur sipil yang teruji pengalamannya," katanya, Kamis (5/4/2018).

"Saya bukan anggota tim sukses di pilgub Sumut tetapi sering ke Sumut. Saya prihatin melihat pembangunan Sumut yang jalan di tempat. Sumut baru berubah saat Jokowi menjadi presiden. Andai Djarot terpilih nanti, akan ada kesinambungan pembangunan di pusat dengan di Sumut,"ujar Ari Junaedi.

Menurut pengajar dan pembicara di berbagai institusi ini, dibutuhkan kesadaran dan kedewasaan pemilih di Sumut untuk mengedepankan era pemimpin berasal dari sipil yang mengutamakan jejak rekam dan anti korupsi. Jika salah pilih, jangan sampai kasus-kasus korupsi menjadi sinetron tak berseri di provinsi kaya namun selama ini salah urus.