Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR – Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pada 2019. Bagaimana kesiapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia menggelar pesta demokrasi rakyat tersebut?

KBRI untuk Malaysia sudah membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, di mana Agung Cahaya Sumirat ditunjuk sebagai ketua. Saat ini, PPLN sedang berupaya mengumpulkan data pemilih sementara.

“Untuk tahun 2019, kami kan kemarin sedang diminta oleh pusat untuk mengidentifikasi pendataan sementara daftar pemilih atau daftar pemilih potensial,” tutur Agung Cahaya, yang juga Counsellor Poitical Affairs di KBRI untuk Malaysia, ditemui di kantor KBRI untuk Malaysia di Kuala Lumpur, pada Senin (2/4/2018).

Saat ini, dia mengaku sedang berupaya mengumpulkan data jumlah WNI di Malaysia bekerjasama dengan atase terkait, seperti Atase Tenaga Kerja, Atase Imigrasi, dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat ini, dia menilai belum ada upaya koordinasi.

“Terus terang untuk data ini, karena kami juga dadakan belum consolidated. Saat ini, KBRI sedang berusaha untuk merekonsiliasi data bekerjasama dengan pusat. Bisa dirapikan supaya data di sini bisa sinkron,” kata dia.

Namun, adanya PPLN di Malaysia, kata dia, pihaknya sudah membentuk panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Seperti diketahui, Pantarlih akan bertugas memastikan semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memastikan keakuratan data pemilih, memastikan semua WNI yang berhak memilih terdata, juga memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih.

Untuk di Kota Kuala Lumpur, menurut dia, sudah terdapat 171 orang yang bertugas sebagai Pantarlih. Untuk perwakilan Kuala Lumpur akan tersebar di 6 wilayah, yaitu Kuala Lumpur, Putra Jaya, Selangor, Trengganu, Perak, dan Kelantan.

“Ini, kami akan adakan bimtek. Rencananya, tanggal 11-15 April melatih mereka. Tetapi tentu pengumpulan data tidak gampang,” ujarnya.

Dia menilai pentingnya sosialisasi terhadap DPT. Sebab, berkaca pada pemilu sebelumnya, menurut dia, sosialiasi kurang sehingga berakibat dari minimnya jumlah WNI yang mengikuti pemilu.

“Pentignya sosialisasi, sosialisasi kurang. Itu kurang sekali, untuk pemilu legislatif itu hanya 11 persen dari 420 ribu (WNI,-red) yang di Kuala Lumpur untuk Pemilu Presiden itu sekitar 30 persen dari 420 ribu,” tambahnya.