TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar angkat suara menanggapi deklarasi relawan yang mendukung mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, deklarasi tersebut sebagai sebuah manuver politik untuk meningkatkan bargaining position terhadap semua Capres, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sepertinya Muhaimin ngebet benar dan sudah tidak sabar untuk menjadi Wakil Presiden," ujar Ahmad Doli dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Selasa (17/4/2018).

Dalam konteks political game, kata dia, bagi Golkar apa yang dilakukan oleh Cak Imin itu wajar dan biasa saja.

Namun, lanjut dia, sebagai partai politik yang sudah menyatakan pencalonan kembali Jokowi sebagai Presiden untuk masa jabatan yang kedua, bersama Nasdem, Hanura, PPP, dan PDIP, Golkar tentu belum bisa mengambil sikap terhadap keinginan Muhaimin.

Terutama untuk menjadi Cawapresnya Jokowi.

Baca: Sama-sama dari Militer, Gerindra Nilai Sulit Sandingkan Prabowo dan Gatot di Pilpres

Karena menurut dia, hingga saat ini sesama partai politik pengusung Jokowi belum sampai pada pembicaraan mekanisme penetapan, apalagi penentuan nama Cawapres.

Masing-masing partai politik masih mengkaji, menimbang, dan menyusun opsi-opsi, termasuk opsi mempersiapkan Cawapres dari internal masing-masing partai.

"Kami di Golkar pun juga sedang mempertimbangkan aspirasi yang masuk dari bawah struktur partai yang menginginkan agar Airlangga Hartarto diusung juga sebagai Cawapres," tegasnya.

Karena hampir seluruh DPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menghendaki agar Ketua Umum Golkar itu diusung sebagai Cawapres.

Dalam konteks pencalonan Muhaimin, lebih jauh ia menjelaskan, seharusnya PKB paham bahwa dalam sistem politik kita, partai politik atau gabungan partai politiklah yang akan ikut menentukan dan mengusung pasangan Capres-Cawapres.

Oleh karena itu PKB mestinya saat ini mengambil posisi dan sikap yang jelas, menurutnya.

Yakni, apa masih menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi-JK seperti selama ini atau tidak.