Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Kaget Justice Collaborator Andi Narogong Dibatalkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan permohonan Justice Collaborator

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in KPK Kaget Justice Collaborator Andi Narogong Dibatalkan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Andi Narogong saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik denga terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Sidang ini mengagendakan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di antaranya tersangka dugaan korupsi KTP elektronik Anang Sugiana serta terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Andi Narogong. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan permohonan Justice Collaborator (JC) Andi Narogong.

"Kami cukup kaget, ya, mendengar ketika hakim membatalkan atau tidak menerima posisi Andi Agustinus sebagai JC. Ini tentu saja kita sayangkan, meskipun tentu kami menghormati putusan pengadilan tersebut," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Febri menyayangkan, mengingat Andi Narogong selama menjalani persidangan dan penyidikan kasus E-KTP, selalu berkontribusi membongkar peran pihak lain. Selain itu, Andi juga bukan pelaku utama dalam kasus ini.

"Memang Andi ini salah satu pelaku, namun dia bukan pelaku utama. Itu analisis yang kita sampaikan. Kita tahu Andi Narogong sangat kooperatif untuk membuka peran pihak lain, termasuk dengan keterangan tentang Setya Novanto yang disebutkan di sana dan pihak-pihak yang lain," jelas Febri.

Febri mengkhawatirkan ke depannya, banyak pihak yang takut untuk membuka kasus korupsi. Meski sudah mendapatkan status JC dari KPK.

"Ke depan inilah yang saya kira menjadi salah satu kekhawatiran KPK kalau kemudian posisi seseorang menjadi JC tidak cukup dihargai oleh aspek hukum kita," ujar Febri.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas