Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gugatan Uji Materi UU BUMN

Ahli Hukum Tata Negara Indonesia: UU BUMN Harus Diamandemen Karena Alasan-Alasan Ini

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta Pasal 4 ayat (4) harus diamandemen

Ahli Hukum Tata Negara Indonesia: UU BUMN Harus Diamandemen Karena Alasan-Alasan Ini
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Pemohon gugatan AM Putut Prabantoro (baris keempat dr kiri), Saksi Ahli Prof DR Yohanes Usfunan dari Universitas Udayana (berjas) dan Prof DR Tulus Tambunan dari Universitas Trisakti (baju putih) foto bersama TAKEN (Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonedia) usai sidang, Rabu (23/5/2018). TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO/IST 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta Pasal 4 ayat (4) harus diamandemen, dicabut dan diganti dengan delegasi wewenang mengatur penyertaan modal BUMN dengan Undang-undang. Alasannya adalah karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat mengingat normanya kabur dan bertentangan secara hierarkis dengan UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pancasila, cita hukum dan pembenaran teoritis lainnya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, ketentuan kedua pasal harus diamandemen.

Ahli Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. DR. Yohanes Usfunan dari Universitas Udayana.
Ahli Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. DR. Yohanes Usfunan dari Universitas Udayana. (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

Demikian ditegaskan Guru Besar Universitas Udayana, Prof. DR. Yohanes Usfunan, dalam keterangannya dalam sidang gugatan uji materi UU BUMN di Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/5). Yohanes Usfunan, yang merupakan satu dari 21 Ahli Hukum Tata Negara Indonesia yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, adalah saksi ahli oleh Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan AM Putut Prabantoro, pemohon perseorangan dan peneliti ekonomi kerakyatan yang mengajukan uji materi UU BUMN.

Pasal UU BUMN yang dipermasalahkan para pemohon adalah Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b) tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN, serta Pasal 4 ayat 4 tentang perubahan penyertaan keuangan negara yang diatur melalui melalui Peraturan Pemerintah.

Diuraikan oleh Usfunan bahwa, Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara eksplisit norma hukumnya kabur sehingga menimbulkan multi tafsir dan bertetangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), 28C ayat (1), 28D ayat (1),28H ayat (1),(2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal yang sama juga terjadi pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Guru Besar Universias Udayana itu menguraikan, yang secara eksplisit norma hukumnya kabur sehingga menimbulkan multi tafsir dan tidak menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, karena bertetangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan

Mahkamah Konstitusi. Pertentangan yang dimaksud adalah terhadap Pasal, 23 C, 23 ayat (1), (2) dan ayat (3), 20A ayat (1), Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Bahkan, Pasal 4 ayat (4) UU BUMN itu juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ SKLH-X/2012, tanggal 31 Juli 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Selain itu, Secara akademik ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU tentang BUMN bertentangan dengan cita hukum, Pancasila, Negara hukum, Ham absolut, teori penjenjangan norma hukum dan asas hukum Lex Superior Derogaat Legi Inferiori,” tegas Yohanes Usfunan, yang pernah mengikuti Comparative Study of Legislative Drafting di berbagai universitas di Amerika Serikat dan Eropa.

Terkait dengan pasal 4 ayat 4 UU BUMN yang mengatur tentang perubahan penyertaan keuangan negara yang diatur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah, menurut Usfunan, delegasi wewenang mengatur dengan, melemahkan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan anggaran (melalui RUU APBN) oleh DPR. Dijelaskannya, delegasi wewenang mengatur dengan, Peraturan Pemerintah, berpeluang menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang seperti, korupsi, kolusi dan nepotisme karena pengelolaan BUMN (penyertaan modal) tanpa pengawasan DPR.

“Sekiranya melibatkan DPR karena menggunakan fungsi dan hak-hak DPR, maka eksistensi BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan terus ditingkatkan. Untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pengelolaan BUMN ke depan perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ujar Usfunan, yang merupakan salah satu dari 21 Ahli Hukum Tata Negara yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: FX Ismanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas