Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menekankan kebijakan pemerintah harus mengakomodir kepentingan nasional demi kedaulatan ekonomi Indonesia.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengalami tekanan di sisi perdagangan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berencana akan mengkaji ulang kebijakan bea masuk untul 124 produk ekspor Indonesia.

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, mengatakan, pemerintah harus mengantisipasi kondisi yang bisa memberikan efek negatif bagi perekonomian Indonesia. Selama ini, Arif mengaku perdagangan Indonesia dan Amerika terbilang bagus dan patut dijaga.

"Kepentingan ini harus dijaga melalui kebijakan perlindungan terhadap pasar domestik," kata Arif dalam kegiatan FGD bertema Sistem Ekonomi Pancasila di PO Hotel Semarang, Kamis (12/7/2018).

Arif mengatakan, kebijakan yang dibutuhkan ini sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi yang menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri, tidak tergantung pada bangsa lain. Beberapa ketergantungan yang dimaksud adalah impor bahan baku atau penolong yang masih cukup tinggi.

"Sangat penting National interest first. Indonesia harus mandiri dan yang paling utama adalah menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi," katanya.

Dalam forum FGD ini, beragam permasalahan diungkap oleh pelaku usaha, pemerintah daerah, peneliti, serta organisasi non pemerintah.
Hadir pula Kepala Perwakilan OJK Jateng dan Bank Indonesia Jateng.

Di hadapan peserta FGD, Arif memaparkan perlunya penguayan ekonomi domestik, mendorong ekobomi kerakyatan dan mengembalikan kekayaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, tujuan ini bisa tercapai apabila sistem ekonomi Indonesia menerapkan nilai nilai Pancasila.

"Sistem ekonomi dengan dasar Pancasila dianggap perlu sehingga kekuatan domestik dapat tercapai demi kemamnuran rakyat sebesar besarnya," katanya.

Ada lima komitmen yang menjadi acuan agar terwujudnya kepentingan tersebut yakni pasar yang adil, kesetaraan akses untuk penghidupan yang lebih baik, penurunan tingkat ketimpangan, peningkatan kualitas hidup dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Arif mengakui untuk mewujudkan cita cita tersebut tidaklah mudah mengingat saat ini perekonomian bergerak sangat dinamis.

Banyak pihak yang lemah dan dilemahkan akibat dari penguasaan sumber ekonomi oleh segelintir orang.

"Di sini negara perlu hadir merealisasikan kepentingan cita cita luhur para pendiri bangsa melalui kebijakan yang akan disusun," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Tengah, Budiyanto, mengatakan, negara harus menjamin harga di pasar terjangkau oleh seluruh masyarakat.

"Intinya itu harga harus terjangkau oleh masyarakat. Negara perlu hadir untuk menjamin ini. Pembangunan ekonomi berorientasi keadilan sangat penting," katanya.

Budiyanto mencontohkan, Pemprov Jateng membuat kebijakan yang berbeda dengan provinsi lain yakni menggunaan baju batik pada hari Selasa hingga Kamis.

"Tujuannya jelas, membangkitkan industri batik lokal Jawa Tengah," pungkasnya. (*)