TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyoroti sejumlah hal terkait berjalannya legislatif dan eksekutif di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com dari channel Youtube Fahri Hamzah Official , hal tersebut ia sampaikan dalam acara dialog kebangsaan bersama sejumlah tokoh di Ambon, dengan tema "Mendorong Kontribusi Daerah, Wujudkan Indonesia Maju dan Bersatu Dalam Kebhinnekaan", Rabu (18/7/2018).

Fahri mengungkapkan jika parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden.

"Kalau DPR keras itu seolah-olah mengancam presiden, itu tidak, sistem kita presidentialisme, parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden, yang bisa menjatuhkan presiden itu adalah Mahkamah Kontitusi," ujar Fahri.

Selain itu, Fahri Hamzah menyinggung soal dirinya yang kini tidak memiliki partai karena dipecat dari PKS.

Fahri mengaku banyak partai politik yang menawarinya untuk bergabung, namun ia lebih memilih setia.

"Kepada semua partai saya sudah mengatakan saya tidak lagi di legislatif, karena saya tahu batas legislatif," ungkapnya.

Menurut Fahri, yang bisa memperbaiki kondisi legislatif adalah eksekutif, termasuk presiden.

"Saya berani mengatakan, yang bisa memperbaiki legislatif itu eksekutif, eksekutif Mensesneg saja dia bisa memperbaiki legislatif, apalagi presiden, atau wakil presiden.

Padahal ini harus diperbaiki, kadang saya berfikir, sudah kita tarik nafas sebentar, saya juga pengen melihat ini dari luar," imbuhnya.

Selain itu, Fahri juga menyebut jika dirinya sudah tahu semua isi legislatif, sehingga memilih berhenti sejenak.

Ia mengatakan jika sudah merasa cukup berada di lembaga legislatif, yakni sekitar 17 tahun.

Fahri pun menyebut jika selama di DPR, dia selalu berteriak kepada pemerintah, dan menurutnya itu memiliki banyak manfaatnya.

BACA SELENGKAPNYA >>>