TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka ekspo DPR peduli huntara for NTB di pelataran Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Ekspo Hunian Sementara (Huntara) ini merupakan wujud keterlibatan DPR RI untuk memastikan warga korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendapat rumah hunian sebagai pondasi untuk menata kehidupan pascagempa.

Baca: RUU SSKCKR Penting bagi Perkembangan Literasi

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, beberapa Anggota DPR RI, Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti dan sejumlah pejabat di lingkungan setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Ketua Umum Forum Zakat Bambang Suherman serta beberapa lembaga kemanusiaan.

Selain pameran huntara, juga diadakan pemutaran film, lelang foto, penampilan seni, diskusi, dan seminar.

Pada kesempatan yang sama juga akan dihimpun dana atau donasi untuk pembangunan hunian sementara, baik dari kalangan internal maupun eksternal.

Baca: Maman Imanulhaq: Mari Kita Sambut Pilpres dengan Gembira

Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan sumbangan yang diberikan masyarakat selama ekspo ini berlangsung akan ditampung oleh Forum Zakat.

Sedangkan sumbangan dari para Anggota DPR RI nanti akan dibuka rekening khusus menampung dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

"Kegiatan hari ini sebagai bentuk rasa empati keterlibatan kita semua di DPR RI untuk melakukan akselerasi pasca gempa Lombok dan Sumbawa. Pameran huntara yang nanti akan ditingkatkan menjadi hunian tumbuh dalam rangka membantu saudara-saudara kita di Lombok," ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar itu berharap, melalui rumah tumbuh itulah apabila diintegrasikan dengan pengembangan ekonominya, maka fungsi kesejahteraan warga bisa diperjuangkan. Dengan demikian, ancaman pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan.

Mengenai tidak ditetapkannya gempa Lombok sebagai bencana nasional, DPR RI dapat memahami hal itu.

Namun ternyata pemerintah mempunyai pertimbangan lain, tapi DPR RI menilai penanganan yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah melebihi dari penanganan bencana nasional itu sendiri.

"Artinya DPR RI memahami, pemerintah mempunyai cara-cara untuk melakukan langkah-langkah konkrit membantu rakyatnya yang sedang kena musibah," pungkas politisi daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.(*)