Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu menyatakan, hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia tidak memenuhi standar layak huni.

Ia mengatakan hal itu didasari dari pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) seperti pembinaan, maupun pemahaman terkait hak-hak yang diteriam selama menjadi WBP.

Baca: Dikecup Sandiaga Uno, Ahmad Dhani: Itu Ungkapan Kasih Sayang

"Di data itu sudah itu kami hampir lakukan di seluruh Indonesia, itu ada tiga tadi, soal pembinaan, pemenuhan hak dan informasi. Secara umum dengan adanya overload membuat kurang maksimal mendapat pelayanan," kata Ninik di kantor ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Bahkan kata Ninik, di beberapa Lapas maupun Rutan, penghuni sama sekali tidak mengetahui bahwa WBP memiliki hak cuti bersyarat remisi, cuti mengunjungi keluarga.

"Soal pengetahuan saja. Pengetahuan mereka (WBP) soal hak-hak mereka itu ada yang 100 persen tidak tahu sama sekli padahal setiap WBP mengetahui hak-haknya, termasuk tempat pengaduan," terang Ninik.

Selain itu, jumlah kapasistas lapas yang juga tidak memadai serta hak pemenuhan layanan air bersih, makanan layak, maupun layanan kesehatan, juga menjadi catatat monitoring ORI ke lapas-lapas di wilayah Indonesia kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakat (Dirjen PAS) Kemenhumkam, Sri Puguh Sri Utami mengatakan menerima masukan yang diberikan ORI itu.

Perempuan yang kerap disapa Utami ini mengatakan, baru ada 5 lapas yang mendapatkan penilaian untuk wilayah birokrasi bersih dan menjadi lapas piloting.

Ia menyebut ada Lapas Cipinang, lapas perempuan Semarang, ada lapas Malang, ada lapas Metro, ada rutan Cirebon.

"Kami tindak lanjuti dan catatannya dari beliau (ORI) ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan bagi kami kalau itu strategis misalnya, walaupun di jangka menengah kami akan tarik di jangka pendek," jelas Sri Puguh.