Komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam setiap kebijakannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu diapresiasi, terlebih fokus tersebut juga terlihat dalam visi misi untuk lima tahun ke depan.

Ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan pemerintahan Jokowi menginginkan terciptanya ekosistem sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila yang lebih mumpuni dibandingkan dengan kondisi saat ini.

“Meskipun saat ini pembangunan nasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah kepada corak Sistem Ekonomi Pancasila akan tetapi jika penyelenggaraannya lebih dimantapkan pastinya akan menciptakan keadilan sosial seluas-luasnya, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa,” katanya dalam Seminar Nasional memperingati Dies Natalis IPB ke 55, Kamis (26/9/2018).

Keinginan tersebut, sambungnya, didorong oleh semangat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa sehingga perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskna Pancasila.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan tentang sistem ekonomi nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila. Setelahnya, diikuti dengan mewujudkan pelaksanaan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Selain itu, penetapan program yang sejalan dengan Pancasila dalam kerangka program nasional yang lebih sistematis agar jadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam membuat program, juga harus dipikirkan.

“Setelah adanya aturan dan terwujud tidak boleh berhenti sampai di situ tapi harus ditindaklanjuti dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” papar Arif.

Arif melanjutkan, dalam menciptakan konsistensi pembangunan ekonomi berlandaskan Pancasila, saat ini pemerintah perlu terus mengawal program yang sudah sesuai dengan tujuan Pancasila.

Beberapa program yang sudah berorientasi pada keadilan sosial adalah Jaminan Kesehatan Nasional, Reforma Agraria, Kredit Usaha Rakyat, hingga Program Keluarga Harapan.

“Pemerintah juga harus mendorong perekonomian wilayah agar pembangunan infrastruktur maksimal dimanfaatkan dan menjadikan masyarakat lebih berdaya. Salah satu caranya, ya dengan program-program yang berorientasi pada keadilan sosial tersebut,” jelasnya. (*)