TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto mengapresiasi imbauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bantuan untuk korban bencana tak boleh disertai atribut politik.

"Sejatinya sebagai konsesus politik dan etika politik seharusnya memang pemberhentian kampanye di suasana berduka ini," ujar Kornas JPPR kepada Tribunnews.com, Selasa (2/10/2018).

Sebagai konsekwensinya, menurut dia, serahkan saja lembaga sosial dan pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada para korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

"Biarlah lembaga sosial dan pemerintah yang menyalutkan bantuan," ucapnya.

Atau, imbuhnya, bergabung dengan lembaga sosial agar tidak muncul interpretasi negatif dan menghargai atas keprihatinan bersama atas gempa dan tsunami.

KPU kepada peserta Pemilu 2019 untuk tidak menjadikan bencana alam sebagai komoditas politik.

Imbauan itu terkait gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Komoditas politik yang dimaksud, misalnya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa dan tsunami, tetapi disertai dengan embel-embel dan atribut politik dengan maksud kampanye terselubung.

Terkait dengan bantuan terhadap korban bencana alam, jangan dijadikan komoditas politik. Jadi dipersilahkan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa diembel-embeli oleh kepentingan politik tertentu," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).

Atribut kampanye itu bisa berupa alat peraga kampanye, yang berwujud bendera, foto, maupun alat peraga lain yang mengandung unsur visi, misi, dan citra diri peserta pemilu.

Namun demikian, KPU memaklumi jika peserta pemilu menggunakan alat transportasi yang berlogo dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Sebab, biasanya partai politik ataupun elite partai sudah lebih dulu menyertakan logo atau citra dirinya dalam alat transportasi tersebut. (*)