TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menjelaskan mengenai pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.

Menurutnya usulan kenaikan tersebut awalnya berasal dari Pertamina yang kemudian disetujui oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Hanya saja kenaikan tersebut dibatalkan oleh Joko Widodo (Jokowi) karena berbagai pertimbangan.

"Tapi kan soal BBM Premium ini itu kan memang harus disetujui oleh presiden sebagai penanggung jawab APBN kenapa kok harus disetujui finalnya? karena akan memengaruhi jumlah subsidinya kan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (11/10/2018).

Baca: Amien Rais Ngaku Dimuliakan Penyindik saat Diperiksa, Pakar Mikro Ekspresi Beberkan Fakta Sebenarnya

Menurut Arsul penundaan kenaikan harga Premium tersebut berimplikasi pada penambahan subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah memilih menambah subsidi namun harga kebutuhan masyarakat stabil.

"Saya kira kalau pertimbangan itu banyak hal, karena kan sekarang fokusnya pak Jokowi stabilitas harga dulu. kalau stabilitas harganya itu belum selesai dikerjakan dan dinaikan dan kenaikan itu pasti mendorong kenaikan harga kan maka upaya menjaga stabilitas itu akan sia sia atau bahkan kalau terjadi kenaikan kan bisa tak terkendali," katanya.

Baca: Kisah Merry Jadi Asisten Raffi Ahmad: Terima Endorse, Gaji Puluhan Juta dan Beli Mobil

Arsul menilai wajar penundaan kenaikan harga Premium tersebut dikritisi oposisi. Pasalnya pihak oposisi tidak bisa menggoreng isu kenaikan BBM pada Pemilu Presiden 2019.

"Jadi kan ya barangkali yang di luar kubu pemerintahan kan kecewa engga jadi naik. Engga ada gorengan besar," katanya.