Selanjutnya, Adi mengimbau kepada Kapolri Tito Karnavian dan Institusi Polri secara umum untuk tidak bereaksi secara berlebihan menghadapi masalah ini.

“Bangsa ini punya trauma terhadap benturan antara lembaga hukum dalam kasus cicak-buaya yang berjilid-jilid. Biarkan kasus ini berjalan alamiah sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dikemukakan di atas,” ujar Adi.

Pendapat senada juga disampaikan Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

Menurutnya, penjelasan pimpinan KPK sudah lebih dari cukup bahwa polemik seputar buku kas merah tidak layak dilanjutkan.

Karyono bahkan meminta Kapolri Tito Karnavian untuk fokus saja terhadap tugas konstitusionalnya menjaga keamanan negeri dan mengabaikan segala serangan dengan data sumir yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pak Tito Tetap tenang saja, fokus saja pemimpin institusi Polri jadi. Biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu,” kata Karyono.

Dia menilai Kinerja Tito Karnavian memimpin Polri cukup bagus yang dibuktikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

“Survei opini publik sejumlah lembaga kredibel menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi Polri meningkat tajam. Saya kira itu merupakan prestasi Polri di era Tito,” katanya.

Publik juga bisa melihat perubahan yang signifikan terhadap institusi Polri.

Figur Tito, menurut Karyono, terbilang sukses dalam menegakkan disiplin di internal Polri, penanganan terorisme, dan pemberantasan narkoba.

“Dengan motto Polisi Profesional, Modern, Terpercaya (Promoter), Tito berhasil menyulap Polri menjadi institusi yang disegani dan terlihat humanis. Sekarang jarang kita lihat polisi yang arogansi kekuasaan karena pendekatannya berorientasi pelayanan,” kata Karyono.

Karyono meyakini, polemik seputar catatan dalam buku merah ini tidak akan menggerus kredibilitas Tito, apalagi bukti pendukungnya tidak ada.

“Saya kira temuan dalam buku merah itu tidak akan menurunkan kredibilitas Kapolri karena masyarakat sudah merasa puas dengan kinerjanya. Apalagi polemik ini baru dimunculkan saat momentum politik di tahun politik, jadi masyarakat dengan cerdas akan menilai ada unsur politik dalam mencuatnya kasus ini. Karena itu memang sebaiknya kasus ini dihentikan biar tak ada politisasi,” kata Karyono.