Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengantisipasi terjadi mobilisasi pemilih di Pemilu 2019. Upaya yang dilakukan mengatur agar tidak semua pemilih dapat pindah tempat pemungutan suara (TPS) pada hari-h pencoblosan atau 17 April 2019.

"Kalau orang asal pindah memilih, misalnya ada orang yang Nyaleg di Dapil A, kemudian dia mengajak masyarakat B untuk pindah, misalnya, maka itu sudah dibatasi di ketentuan pindah memilih,"ujar Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, ditemui di kantor KPU RI, Jumat (16/11/2018).

Untuk mencegah terjadi mobilisasi pemilih, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Dia menjelaskan, pertama akses surat suara disesuaikan. Kedua, pindah memilih dapat terjadi untuk kondisi atau keadaan tertentu yang diatur di undang-undang.

Baca: Cegah Mobilisasi Pemilih, KPU Atur Ketentuan Pindah Tempat Pemilihan

Menurut dia, kondisi atau keadaan tertentu itu, seperti menjalankan tugas pemerintahan, pendidikan, bekerja, penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan), pemilih sedang menderita sakit sehingga di rawat di rumah sakit atau tenaga medis.

"Nah, masyarakat dengan kategori tersebut, mengurus pindah memilih di tempat asal atau tempat tujuan. Nanti, mendapatkan formulir A5,"kata dia.

Dia menambahkan, setelah yang bersangkutan dipastikan pindah memilih, maka data pemilih di tempat asal akan dihapus