TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai keadilan Sejahtera (PKS), berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang pada pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya menilai hal tersebut sangat sulit dilakukan. Mengingat perpanjangan SIM adalah untuk melihat kompetensi seseorang dalam berkendara.

"Oh tentunya, kalo SIM itu kompetensi jadi gak bisa," ujar Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Suhli, di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Suhli mencontohkan kemampuan seseorang dalam berkendara tidak selalu konsisten seiring berjalannya waktu. Sehingga diperlukan perpanjangan SIM untuk menilai kompetensi seseorang dalam berkendara.

Menurutnya SIM tidak bisa disamakan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku seumur hidup.

"Umpamanya saya sekarang bikin SIM, kalau nanti saya umur 90 tahun dan saya masih hidup tentunya sudah tidak kompeten lagi. Nah itu lah yang ada tes seperti itu. Bukan kayak KTP," jelas Suhli.

Baca: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Beri Tanggapan Ungkapan Korupsi Kanker Stadium 4 dari Prabowo

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Partai keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzamil Yusuf mengatakan akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang pada pemilu 2019.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS akan memperjuangkan RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup," ujarnya di gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Menurutnya, terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar diantaranya adalah milik masyarakat menengah ke bawah, sehingga penghapusan tersebut dapat diharapkan akan mengurangi beban pemilik motor.