Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menyampaikan komitmennya dalam memperjuangkan nasib kelembagaan BNP2TKI. Dirinya memastikan bahwa BNP2TKI tidak akan pernah bubar, karena peran BNP2TKI utamanya didaerah sangatlah dibutuhkan.

“Badan baru yang akan dibentuk nanti akan menjadi lebih fokus dengan mengutamakan fungsi koordinasi lintas pihak dan kualitas layanan terhadap para calon PMI dan PMI, untuk itu diperlukan penguatan kapasitas SDM menghadapi tantangan badan baru.” ungkap Nusron Wahid.

Dirinya juga menyampaikan langkah besar yang harus diperjuangkan BNP2TKI di tahun 2019, langkah tersebut yakni memperjuangkan penerbitan Perpres dan peraturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Saat ini untuk Perpres, posisinya ada di Kemenpan RB, dan selanjutnya akan berproses ke Setneg, ungkapnya dalam rapat kerja teknis (rakernis) BNP2TKI yang diselenggarakan di Bekasi (11/12/18).

Langkah besar lainnya yang harus diperjuangkan yakni penerbitan aturan turunan lainnya dari UU No. 18 Tahun 2017, termasuk strategi dan rencana program tahun 2019, juga skenario planningorganisasi dan SDM dari BNP2TKI.

“Untuk aturan turunan, harus mengakomodir segala tuntutan dan perkembangan, juga terkait pengelolaan SDM, harus ada perubahan revolusioner, dimana harus tergambar jelas peta kebutuhan SDM” jelas Nusron Wahid.

Menyongsong Perubahan Lebih Baik ditahun 2019

Lebih lanjut, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menyampaikan capaian-capaian perolehan BNP2TKI selama kepemimpinannya, antara lain, layanan penempatan yang lebih efisien, dimana proses penempatan PMI program G to G yang semula 448 hari menjadi 84 hari, P to P semula 72 hari menjadi 40 hari, dan penempatan via LTSA dari 25 hari menjadi 14 hari.

Kemudian dari sisi perlindungan dan pemberdayaan PMI yang lebih utuh, diperoleh data bahwa kasus terselesaikan dari 67% menjadi 93%, penyaluran KUR kepada lebih dari 29 ribu PMI senilai 448 miliar, serta peningkatan pendapatan PMI dari 7% hingga 40% gaji. Dan terobosan program selama empat tahun terakhir, dimana telah menghadirkan skema baru KUR PMI dengan bunga hanya 7% per tahun dan pendirian LTSA di 28 lokasi yang sebanyak 43% berfungsi lengkap.

Disamping itu, Nusron Wahid berpesan kepada seluruh peserta Rakernis agar bersama-sama mengubah diri dan lingkungan supaya lembaga ini nantinya lebih dipercaya, dihormati dan disegani oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada BP3TKI Jakarta yang pada 10 Desember kemarin telah memperoleh penghargaan dan penganugerahan WBK dari Kemenpan RB, sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi, menyusul BP3TKI Semarang yang memperoleh di 2017.

“Semoga BP3TKI lainnya bisa meniru” tutupnya.

Rapat kerja teknis BNP2TKI 2018 menghadirkan para eselon I BNP2TKI yang memberikan paparan akhir tahun, dihadiri seluruh jajaran eselon II, III, IV, staf dilingkungan BNP2TKI dan para Kepala BP3TKI se-Indonesia. Acara ini mengusung tema Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2018 serta Rencana dan Target Kinerja 2019. (*)