Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyerukan agar Pemerintah Indonesia bersikap terhadap kondisi warga muslim Uighur.

Ia berharap pemerintah Indonesia aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

"Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (16/12/2018).

Baca: PGN Minta SAKA Tingkatkan Produksi Minyak dan Gas Bumi Guna Mendukung Upaya Pemerintah

Menurut Anggota Komisi I DPR terebut, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah berlangsung lama.

Banyak laporan dari sejumlah NGO HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat hal tersebut.

"Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mandat itu membuat kita tidak boleh mendiamkan kezaliman antarumat manusia," kata Jazuli.

Baca: Rumah Gerakan 98 Deklarasikan Gerakan Lawan Orde Baru

Menurutnya Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah Cina.

Kondisi tersebut semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia, terlebih hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan (inlienable rights).

"Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Dan tanggung jawab ini ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia," kata Jazuli.