TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pencegahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pahala Nainggolan mengapresiasi langkah cepat sejumlah pemerintah daerah yang melaksanakan e-Government atau pelayanan publik berbasis digital.

Hal itu disampaikannya saat ikut meluncurkan Sistem Aplikasi Online Layanan Administrasi (SiOLA) milik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Bahkan menurutnya inisiatif cepat pemerintah daerah itu mendahului pemerintah pusat termasuk KPK.

“Perlu diakui bahwa implementasi penggunaan teknologi informasi di daerah lebih cepat dari pusat termasuk di KPK, maka tak heran kalau Boyolali, Purworejo hingga Lamongan memiliki indeks persepsi korupsi terbaik di Indonesia,” jelas Pahala.

Pahala kemudian mencontohkan satu daerah dengan inisiatif e-government yang cepat.

“Dua tahun lalu saya ke Siak di Riau, orang di dalam pemerintahan mereka sendiri yang siapkan server lalu memulai PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dengan teknologi,” ceritanya.

“Lalu dengan teknologi itu bupati mereka bisa langsung setujui atau tidak pelayanan publik seperti SIUP (Surat Izin Usaha dan Perdagangan) lewat ponselnya, jadi bisa di mana saja dan cepat,” imbuhnya.

Baca: Warga AS yang Tidak Puas dengan Kinerja Trump Meningkat Dalam Tujuh Bulan Terakhir

Pahala pun menegaskan penerapan e-government termasuk upaya pencegahan tindak pidana suap dan korupsi yang efektif.

“Apalagi untuk melaksanakan roda pemerintahan juga murah, orang dari daerah tak perlu ke Jakarta untuk mengurus macam-macam dan juga transparan karena melibatkan keterbukaan publik,” tegasnya.

Oleh karena itu Pahala mendesak semua kementerian dan lembaga di pemerintahan pusat untuk tidak kalah dengan pemerintahan daerah dalam menerapkan e-government.

“Saya kira tak ada alasan karena di Jakarta fasilitas ada semua dan jaringan internet juga mudah,” pungkasnya.