Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto menjelaskan secara singkat mengenai proses bagaimana terjadinya dana hibah dari Kemenpora.

Seperti diketahui, setelah beberapa pejabat Kemenpora terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, pada Selasa (18/12/2018) malam, masalah penangkapan itu pun diduga adanya kickback yang terjadi setiap pencairan dana hibah.

Baca: Pejabat Kemenpora Tejaring OTT KPK, Menpora Imam Nahrawi: Atas Nama Kemenpora Saya Mohon Maaf

“Kalau hibahnya proses seperti biasa. Entah KONI, KOI, dan cabor kirim surat ke Pak Menteri, nanti ada tindak lanjut atau telaah atau hanya diarsipkan, itu wewenangnya. Kemudian karena urusan KONI maka turun ke Deputi IV, nanti ditelaah urgensinya apa atau apa yang perlu disampaikan ke Pak Menteri misalnya pernah dulu diberikan bantuan atau lain sebagainya. Kemudian turun ke Asdep terkait, kalau memang reasonable atau ada logikanya maka dibantu,” papar Gatot S Dewa Broto di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Gatot S Dewa Broto yang datang ke Gedung PP/ITKON setelah OTT oleh KPK sempat membeberkan bahwa sebelumnya memang ada pencairan anggaran untuk KONI yang akan digunakan KONI untuk kegiatan baru di akhir tahun ini.

Baca: Terkait OTT KPK di Kemenpora, Imam Nahrawi Kerap Ingatkan Anak Buahnya agar Patuh pada Prosedur

Namun, ia belum bisa memastikan atau masih menunggu keterangan dari KPK terkait apa yang menjadi dasar beberapa pejabat Kemenpora yang ditangkap KPK.

“Kemarin, saat datang jam 10 (malam) ke sini, saya tanya rekan di sini, baru saja ada pencairan anggaran dua hari lalu untuk KONI. Saya masih meraba-raba apakah yang jadi OTT KPK itu urusan KONI atau tidak, saya tidak tau. Saya tidak tau dan tak mau berandai-andai. Nanti yang tahu dari KPK,” kata Gatot S Dewa Broto.

Baca: Pejabat Kemenpora Terjaring OTT, Menpora Imam Nahrawi Dukung Langkah KPK

“Kami masih menunggu laporan lebih lanjut. Maka nanti saat rapim nanti teman-teman dari Deputi IV kami minta sampaikan kepada Pak Menteri. Karena kalau dalam proposal bunyi, sementara saya belum membawa proposalnya. Apakah proposal termasuk dalam yang disegel di dalam ruangan. Karena tidak ada yang boleh masuk,” pungkas Gatot S Dewa Broto. (*)