Penundaan Pelantikan Doni Monardo Hanya Masalah Seremonial
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai tidak ada unsur politis terkait penundaaan pelantikan Letjen Doni Monardo
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai tidak ada unsur politis terkait penundaaan pelantikan Letjen Doni Monardo sebagai kepala BNPB.
Rencananya mantan Komandan Paspampres era Susila Bambang Yudhoyono (SBY) akan dilantik sebagai kepala BNPB pada pagi tadi, Rabu, (2/1/2019).
"Engga lah (politis) karena memang soal pelantikan itu, itukan lebih siaga ya seremonial ya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta.
Menurut Sekjen PPP tersebut batal atau diundurnya pelantikan bukan suatu masalah besar. Bila Doni Monardo telah ditunjuk, lalu dibatalkan, hal itu baru menjadi masalah.
Baca: Ditanya soal Biaya Perawatan Tubuh, Maia Estianty Beri Jawaban Elegan Menyangkut Bisnisnya
"Yang mestinya dipersoalkan itu kalau pejabatnya sudah dikomunikasikan atau sudah diumumkan ditunjuk tapi kemudian dibatalkan penunjukkannya kalau soal pelantikan itu soal seremonial saja, itu bukan hal yang besarlah. Engga ada Masalahlah itu soal itu," katanya.
Terkait dengan sosok Doni sendiri menurut Arsul, merupakan orang yang selalu bisa menjalankan tugas dengan baik. Apapun jabatan tugasnya, Doni bisa mempertanggungjawabkannya.
"Saya kira kalau kita lihat track record nya apa Letjen Doni ya, itu paling tidak bagi saya termasuk he is the person make something to be done, artinya sesuatu yang ditugaskan kepadanya itu, akan dilaksanakan dengan baik. itu kalau saya liat catatan-catatan karirnya beliau itu," katanya.
Doni juga menurut Arsul merupakan sosok yang profesional. Hal itu bisa dilihat dari masih dipercayanya Doni memimpin lembaga meski kepala pemerintahan atau negara berganti. Sebelumnya karir Doni cemerlang di era SBY.
"Ya artinya itu justru menunjukkan profesionalitas beliau lah sebagai pejabat buktinya meskipun berganti katakanlah pemerintah atau rezim. beliau tetap dipakai, itu kan menunjukkan juga ukuran profesionalitas seseorang pejabat," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.