Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Arief Budiman meminta agar semua elemen masyarakat  tidak memberi masukan kepada KPU mengenai isu yang sensitif melalui media sosial.

Menurutnya, jika politisi dan peserta Pemilu 2019 atau elemen masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu bisa langsung menyampaikan ke KPU beserta bukti-buktinya.

“KPU sangat terbuka pada kritikan dan masukan, termasuk jika ada pihak yang mau mengingatkan KPU, tapi sebaiknya jangan mengingatkan melalui media sosial, yang seolah-olah tak jelas ditujukan kepada siapa,” ujar Arief usai memasukkan laporannya ke Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Arief Budiman mengaku dirinya mengetahui isu tentang tercoblosnya 7 juta surat suara Pemilu tersebut melalui media sosial. “Saya dapat melalui Whatsapp dan Twitter, ada yang berupa gambar atau suara,” jelasnya.

Baca: Penyidik KPK Usut Korupsi Dana Hibah KONI Lewat Staf Pribadi Menteri Imam Nahrawi

Namun Arief menegaskan, yang dilaporkan KPU adalah kejadian kasus penyebaran berita bohong soal tujuh kontainer yang berisi jutaan surat suara yang sudah dicoblos.

Baca: KPK Sejak Lama Sudah Punya Borgol untuk Koruptor, Tapi Baru Akan Dipakai Tahun 2019

Ia mengaku tak melaporkan nama-nama yang diduga menyebarkan kabar itu termasuk Wasekjen Demokrat, Andi Arief. “Yang kami laporkan adalah kejadian, kalau pelakunya kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

Baca: Cecilia Ungkap Takut Lihat Indonesia 2019, Begini Hukum Percayai Anak Indigo Kata Ustadz Abdul Somad

Sebelumnya Arief Budiman juga menyatakan pihaknya perlu membuat laporan atas kasus itu karena menurutnya kasus berita bohong kali ini luar biasa dan sangat berlebihan.