Kubu Prabowo-Sandiaga tidak setuju dengan langkah KPU yang akan memberikan daftar pertanyaan sepekan sebelum pelaksanaan debat Pilpres 2019.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno (BPN) Yandri Susanto menuturkan bahwa pihaknya tidak setuju dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden sepekan sebelum pelaksanaan debat Pilpres 2019.

Menurut Yandri, ketidaksetujuan itu juga disampaikan pada saat rapat dengan KPU dan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Tidak, itu termasuk yang tidak kita bahas secara khusus dan tidak setuju," ujar Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Yandri mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga cenderung menyetujui jika pertanyaan tidak diberikan sepekan sebelum debat.

Baca: KPU Bocorkan Pertanyaan Debat Pilpres, Fadli Zon: Engga Ada Gregetnya

Baca: TKN Beberkan Pencoretan BW dan Adnan Topan sebagai Panelis Debat Pilpres

Dengan begitu, pasangan capres dan cawapres dapat diuji kesiapannya dalam menyikapai berbagai persoalan yang akam ditanyakan oleh panelis.

"Kalau kami sih sebaiknya tidak dibocorkan di situlah kita menguji, kita melihat kesiapan pasangan calon untuk melihat sebuah persoalan yang dihadapi," kata Yandri.

Kendati demikian, kata Yandri, pihaknya tidak mempersoalkan dengan keputusan KPU.

Ia mengatakan pasangan Prabowo-Sandiaga siap dalam menghadapi debat dengan situasi apapun.

"Enggak ada masalah karena itu kebijakan KPU. Kami ikut KPU karena KPU yang memutuskan segala regulasi debat capres. Bagi Bang Sandi dibocorkan atau tidak dibocorkan ya kita terima," ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyebut langkah KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat sepekan sebelum debat adalah permintaan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, permintaan itu disampaikan kubu Prabowo dalam rapat tertutup bersama Tim Jokowi dan juga KPU. "Yang minta pertama kali kisi-kisi itu pihak mereka," kata Arya dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Arya pun mengaku geram karena kini pihak Prabowo-Sandi justru mengembangkan opini seolah-olah kubu Jokowi-Ma'ruf-lah yang meminta daftar pertanyaan itu diberikan.

"Ini diputar balik fakta," kata Arya.

Timses Jokowi maunya ada sesi debat

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyebutkan, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta agar sesi debat pilpres hanya dilakukan satu arah dengan penyampaian visi misi.

Permintaan itu, kata dia, disampaikan langsung oleh kubu Prabowo dalam rapat bersama tim Jokowi dan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu.

"Mereka minta tidak ada debat. Yang ada penyampaian visi misi, di dalam rapat. Jadi visi-misi, habis itu enggak ada debat, kami enggak mau. Pihak mereka takut debat," kata Arya dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Oleh karena itu, ia heran jika saat ini kubu Prabowo-Sandiaga membentuk opini seolah-olah kubu Jokowi yang takut menghadapi debat pilpres.

Arya mengatakan, TKN justru menginginkan adanya debat agar menjadi pendalaman visi dan misi yang dimiliki pasangan calon.

"Visi misi mah kecil bos. Kami justru mau perdebatan, ada pendalaman ada pertanyaan dari masing masing pihak," kata Arya.

Arya menilai, tanpa seso debat, penyampaian visi dan misi hanya akan berjalan satu arah sehingga tidak bisa diuji.

Menurut dia, pemaparan visi misi telah mendapatkan waktu khusus oleh KPU saat pelaksanaan debat.

Pada debat yang pertama kali akan digelar pada 17 Januari 2019, KPU memberikan waktu sekitar 12 menit dalam setiap sesi bagi masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi misi.

Tim Jokowi-Ma'ruf menilai, kandidat capres dan cawapres tak perlu lagi menunjukkan visi misi pada acara yang berbeda Jika KPU ingin menggelar acara khusus untuk penyampaian visi misi, maka sosialisasinya cukup dilakukan oleh tim sukses.

"Kami minta visi misi supaya enggak redudant tuh sudah ada di debat, jadi enggak perlu capres bikin lagi, cukup timses saja. Apalagi dua acara yang berbeda," ujar Arya.

Arya juga buka-bukaan soal langkah KPU memberikan daftar pernyataan sepekan sebelim debat kandidat.

Menurut dia, tim Prabowo-Sandiaga yang pertama kali meminta penyelenggara pemilu untuk menginformasikankan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan capres-cawapres.

Arya memastikan, informasi yang ia sampaikan ini berdasarkan fakta yang terjadi selama rapat antara tim Jokowi, Prabowo, dan KPU.

Ia bahkan siap jika dikonfrontasi dengan pihak Prabowo dan KPU.

"Kalau enggak percaya, ayo ketemu kita buka minta KPU notulennya, berani enggak?" kata Ketua DPP Perindo ini.

Rencana sosialisasi visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keputusan tersebut diambil berdasar kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye pasangan calon melalui rapat bersama yang digelar pada Jumat (4/1/2019) malam.

Sosialisasi tetap akan dilakukan, tetapi oleh masing-masing tim kampanye.

"Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi, tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Tim kampanye juga dibebaskan dalam hal jumlah pelaksanaan sosialisasi visi misi pasangan capres-cawapresnya. Keputusan ini diambil karena KPU kesulitan jika harus memfasilitasi keinginan kedua tim kampanye yang berbeda-beda.

Jadwal Debat Pilpres:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Timses Jokowi: Visi Misi Kecil, Kami Maunya Ada Perdebatan"dan "Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Tak Setuju Jika Pertanyaan Diberikan Sepekan Sebelum Debat"