Amplop A, saya langsung ambil amplop A. Ini amplopnya masih tersegel dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Baik, saya hanya bacakan sekali mohon diperhatikan, Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini. Waktunya 2 menit di mulai saat Anda berbicara.

6 [Joko Widodo (21:06 17/01/2019)]

Prinsipnya recruitment itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi recruitment harus dilakukan transparan sederhana dengan standar-standar yang jelas dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyedia dan sistem di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu sehingga kita harapkan, kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik dan kita harapkan dengan recruitment-recruitment ini jabatan-jabatan baik itu Bupati, baik itu Walikota, baik itu Gubernur dan seterusnya kita akan dapatkan putra-putri terbaik karena memang recruitment-nya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Contoh rekrutmen ASN kita, PNS kita bila pasar terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus.

[Imam Priyono]

Waktu habis kami persilakan paslon 02 menanggapi waktunya 1 menit.

8 [Prabowo Subianto (21:08 17/01/2019)]

Ya jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkrit praktis dan segera. Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya delapan juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar berniat untuk memperbaiki itu kita segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan kebutuhan kampanye, sebagai contoh TV adalah milik rakyat dunia maya jadi enggak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV. Demikian juga radio demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu harus...

11 [Imam Priyono (21:09 17/01/2019)]

Waktunya habis, Selanjutnya saya persilakan kembali di tanggapi waktunya 1 menit,

12 [Joko Widodo (21:09 17/01/2019)]

Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh saya sendiri, pada saat pemilihan walikota saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu, ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Artinya apa pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tanpa mengedepankan finansial.

13 [Imam Priyono (21:10 17/01/2019)]

Waktunya habis. Sebelum kami melanjutkan, kami mengingatkan untuk para pendukung khususnya 02 mohon kami berharap saling menjaga dan saling menghormati. Dan selanjutnya kami akan menuju ke sesi 2 tema korupsi dan kami persilakan Ira menuju ke paslon 02.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klarifikasi BPN soal Pernyataan Prabowo "Jateng Lebih Besar dari Malaysia"