Ba'asyir Tolak Tandatangani Setia Pada Pancasila, Ini Tanggapan PDIP
Hasto Kristiyanto menanggapi pembebasan tanpa Syarat Abu Bakar Ba'asyir yang enggan menandatangani janji setia kepada Pancasila.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pembebasan tanpa Syarat Abu Bakar Ba'asyir yang enggan menandatangani janji setia kepada Pancasila.
Menurut Hasto, Pancasila dan NKRI merupakan harga mati bagi seluruh warga Indonesia.
Tidak boleh ada satupun yang lepas dari ideologi negara tersebut.
"Setiap wagra negara Indonesia wajib untuk setia pada Pancasila dan NKRI. Jadi PDIP sangat kokoh di dalam menjalankan perintah konstitusi itu," kata Hasto di kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).
Sekertaris TKN Jokowi-Ma'ruf ini pun meminta siapapun yang tidak berkomitmen dengan Pancasila untuk mencari status warga negara baru di luar Indonesia.
"Sekiranya tidak mau punya komitmen yang kuat tehadap NKRI sebagai kewajiban warga negara, ya dipersilahkan untuk jadi warga negara lain," jelas Hasto.
Baca: Cerita Sopir Ambulans Tentang Istri Ustaz Maulana Meninggal, Berikut Deretan Faktanya
Oleh karena itu, Hasto meminta agar Ba'asyir mau menandatangi janji setia kepada Pancasila.
Selain itu PDI Perjuangan tetap komitmen mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana terorisme itu.
Hasto juga menyebut, jika Indonesia pernah beralih dari NKRI ke negara serikat, namun hal itu justru menggerus sendi-sendi persatuan bangsa.
Baca: Istri Ustaz Nur Maulana Meninggal Dunia, 4 Anak Pilih Tidur di Samping Jasad Almarhumah
Oleh karenanya, bagi PDI Perjuangan Pancasila dan NKRI adalah harga mati.
Ia juga menekankan jika keputusan pembebasan Ba'asyir tidak berhubungan dengan politik. Sepenuhnya murni atas pertimbangan kemanusiaan.
"Itu sudah kami jelaskan bahwa ini lebih kepada aspek kemanusiaan. Tetapi prinsip kemanusian tidak boleh melanggar konstitusi, karena itulah terkait dengan Pancasila dan NKRI itu tidak bisa ditawar," tutup Hasto.