Oleh karenanya, stakeholder terkait harus berperan aktif dalam proses pemulihan pasca-bencana.

"Karena itu proses pemulihan pasca bencana harus dimulai dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pemukiman warga yang terdampak, karena ini berhubungan langsung dengan asas kemanusiaan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara," terangnya.

Selain itu, Andika meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi setempat menyiapkan beberapa paket kebijakan untuk memperbaiki aktivitas ekonomi masyarakat agar berjalan seperti semula.

Selain itu, diharapkan pemerintah juga memaksimalkan fungsi lembaga riset pemerintahan untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang disinyalir memiliki potensi bencana.

"Pertama, melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi setiap bencana yang akan datang," katanya.

Di samping itu, dia ingin agar masyarakat bisa mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara maksimal.

"Kedua, melakukan edukasi ke masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat, khususnya daerah yang terdampak bencana sesuai UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007 pasal 26," pungkasnya.

Diketahui, hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Sulawesi Selatan berdampak pada meluapnya Sungai Bantimurung. Akibatnya, luapan air sungai membanjiri Kota Makassar dan enam kabupaten di Sulawesi Selatan.

Banjir terparah di Kota Makassar berada di Kelurahan Paccerakkang dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Begitu juga dengan beberapa wilayah di enam kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkep dan Barru.

Selain tingginya curah hujan, air kiriman dari pegunungan Bawakaraeng yang mengaliri beberapa sungai di enam kabupaten kian memperparah kondisi banjir bandang di daerah tersebut.(Willy Widianto)