Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 2018 pada dasarnya telah melebih target yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Awalnya, Kemendikbud pada 2018 menargetkan 17,9 juta KIP sudah diterima oleh siswa yang membutuhkan. Dalam praktiknya, Kemendikbud melebihi target sebesar 18.7 juta penerima KIP dan patut diapresiasi.  Di tahun ini, Kemendibud menargetkan 20 juta siswa yang membutuhkan sudah mendapatkan KIP.

Kementerian yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy, juga mendapatkan apresiasi dari daerah atas program KIP yang dinilai cukup sukses dan sangat membantu masyarakat dengan ekonomi ke bawah.

“Penyaluran KIP di Kabupaten Klaten hampir 100 persen, ini sangat membantu kabupaten kami dalam mengurangi angka putus sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho, saat ditemui di Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 yang berlangsung 11-13 Februari 2019 di Depok, Jawa Barat.

Di Klaten siswa yang menerima manfaat PIP 2018 sudah mencapai 86.832 siswa dengan rincian 59.926 SD, 26.534 siswa SMP, dan 372 siswa pendidikan kesetaraan (Diktara). Bukan itu saja, KIP juga berhasil mengurangi angka putus sekolah di Klaten. Pasalnya, pada 2017 terdapat sebanyak 136 siswa dan berkurang menjadi 54 siswa di 2018.

“Angka putus sekolah (di Klaten) berkurang sebanyak 60 persen di 2018,” ujar Nugroho.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Aceh, Harbiyah, juga memberikan apresiasi KIP.

“Dengan dana manfaat PIP siswa lebih semangat sekolah, karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka,” ujar Harbiyah saat ditemui di acara yang sama.

Berdasarkan pemantauannya di lapangan, pemanfaatan dana PIP di daerahnya sudah tepat sasaran. Para siswa penerima KIP menggunakan dananya untuk membeli sepatu, seragam sekolah, atau perlengkapan sekolah lainnya.

"Di daerah kami awalnya ada siswa yang bersekolah menggunakan sandal, bahkan ada yang tanpa alas kaki. Akan tetapi, setelah menerima dana manfaat PIP, mereka sudah menggunakan sepatu semua,” tutur Harbiyah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menjelaskan, KIP bisa dianggap sebagai program yang sukses karena memberikan dampak yang signifikan bagi siswa yang membutuhkan.

“(KIP) sudah dianggap tidak masalah. Lembaga survei menyatakan program pemerintah (KIP) yang sangat menyentuh masyarakat berada di peringkat kedua setelah KIS (Kartu Indonesia Sehat). KIP ini dampaknya sangat signifikan dalam kepuasan pelayanan publik,” ujar Muhadjir saat ditemui wartawan di Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).

Muhadjir juga menambahkan, ke depan, Kemendikbud akan memperluas jangkauan untuk siswa-siswa yang mengikuti kursus keterampilan.

“Kemarin Presiden meninjau ada kursus kuliner (masak) selama 6 bulan bayarnya 16 juta, katanya (Presiden) sudah banyak yang antri untuk menampung siswa yang lulus kursus itu, katanya sudah mendapat jaminan ketika lulus mendapat kerja. Presiden juga mengatakan, nantinya supaya ada skema dari KIP agar yang bersangkutan (peserta kursus) dapat menjadi tenaga profesional dalam dunia kerja,” kata Muhadjir.

Untuk saat ini, KIP terus berinovasi agar dapat mempermudah siswa yang membutuhkan untuk mencairkan dan memanfaatkan dana sebaik-baiknya untuk kebutuhan memeroleh pendidikan. KIP juga menjamin siswa yang membutuhkan agar terus meraih pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kita (Kemendikbud) akan menjamin agar tidak ada siswa yang di drop out, menjamin siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan akan diperkuat dengan program wajib belajar 12 tahun,” tutupnya. (*)