Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Minta Dipisah KLHK, Walhi Sarankan Pemerintah Bentuk KPK Lingkungan

Direktur Eksekutif Walhi , Nur Hidayati mengatakan, perlu ada kajian untuk menguji kembali sejauh mana efektivitas penyatuan maupun pemisahan kementer

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Minta Dipisah KLHK, Walhi Sarankan Pemerintah Bentuk KPK Lingkungan
Rina Ayu/Tribunnews.com
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) angkat bicara terkait pernyataan capres 02 Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jika kelak terpilih menjadi kepala negara mendatang.

Direktur Eksekutif Walhi , Nur Hidayati mengatakan, perlu ada kajian untuk menguji kembali sejauh mana efektivitas penyatuan maupun pemisahan kementerian itu.

"Kami (Walhi) menyampaikan sekarang kami belum bisa melihatnya sejauh mana itu dimungkinkan (dipisahkan KLHK)," ujar anggota panelis debat pilpres kedua itu, yang ditemui di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).

Sehingga, Walhi menyarankan, pemerintah ke depan, agar dapat membentuk aparat penegak hukum satu atap seperti KPK, yang memiliki fokus memproses penegakan hukum dalam bidang lingkungan.

Baca: Jokowi Dituduh Pakai Alat Bantu Komunikasi: Reaksi Jokowi, Tanggapan TKN hingga KPU Beri Klarifikasi

"Tapi yang terpenting, yang ingin kita lihat urgensi dari kejahatan lingkungan, kejahatan korporasi, itu adalah institusi semacam penegakkan hukum satu atap. Semacam KPK," ujar Nur Hidayati.

Sejauh ini ia mengatakan, pemerintah sangat memungkinkan membuat KPK lingkungan itu, di mana dalam Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, terdapat satu pasal, untuk dimungkinkan adanya suatu proses penegakan hukum satu atap.

Berita Rekomendasi

"Kalau ini bisa didorong untuk menjadi institusi independen yang kuat, di mana di situ bersatu semua penyidik, penyelidik, dan lain-lain itu akan mempercepat proses penegakkan hukum dan pengambil alihan kalau terjadi kerugian-kerugian negara," jelas dia.

Diketahui, dalam debat kedua pada Minggu malam (17/2/), capres 02 Prabowo mengaku heran permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup hanya diurus oleh satu kementerian.

Ketum Gerindra menyatakan, masalah kehutanan dan lingkungan hidup harus diurus oleh kementerian yang berbeda.

"Saya akan tegakkan pemerintahan yang bersih yang tak akan kongkalikong cemari lingkungan. Kita akan pisahkan, menteri kehutanan kok jadi satu dengan lingkungan hidup", kata Prabowo dalam debat bertema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas