TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta TNI dan Polri ikut serta mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam acara Rakornas Kadiv Propam Polri dan Rakortek POM TNI-Polri se-Indonesia di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Tjahjo yang mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang hadir di lokasi sekitar pukul 12.50 WIB.

Menurutnya dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2019 yang menjadi indikator kesuksesan pelaksanaan Pemilu.

“Satu indikator suksesnya Pemilu adalah tingkat partisipasi, termasuk TNI dan Polri diharapkan melakukan sosialisasi agar masyarakat gunakan hak pilihnya secara demokratis dengan sistem apa pun,” jelasnya.

Baca: Istana: Prabowo Kan Sudah Berjanji Kembalikan Lahan, Bagus Kalau Direalisasikan Supaya Ada Keadilan

Peran Polri dan TNI dalam mensosialisasikan penggunaan hak pilih menurut Tjahjo akan efektif karena mereka mengetahui kondisi di daerah masing-masing.

“TNI dan Polri bisa sosialisasikan penggunaan hak pilih secara demokratis dengan sistem apa pun, kalau dengan sistem noken seperti di Papua yang bisa dilakukan secara demokratis, yang mewakili warga menggunakan noken bisa dihitung secara detail,” imbuh Tjahjo.

Mendagri pun memastikan netralitas TNI, Polri, dan ASN (Aparatur Sipil Negara) walaupun ketiga jabatan negara itu diharapkan melakukan sosialisasi meningkatkan partisipasi di Pemilu 2019.

Hal itu menurutnya perlu dijaga agar Pemilu juga berjalan kondusif.

“Netralitas Polri, TNI, dan ASN dijamin karena stabilitas adalah kunci suksesnya Pemilu, nanti dari ASN Kemendagri, Polri, dan TNI juga lakukan pengamanan hingga tingkat TPS (tempat pemungutan suara),” tegasnya.

“Karena satu lokasi yang paling rawan adalah penghitungan suara, dan diharapkan TNI dan Polri bisa melakukan deteksi dini,” pungkasnya.