Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penekanan RUU SDA Harus Lebih Berat ke Air Minum Perpipaan

PAM dan AMDK itu berbeda sehingga RUU-nya juga harus dipisahkan atau tidak boleh disatukan seperti yang ada di RUU SDA yang lagi dibahas saat ini

Penekanan RUU SDA Harus Lebih Berat ke Air Minum Perpipaan
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Agus Pambagio 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengacu pada Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyebutkan, “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, RUU Sumber Daya Air (SDA) seharusnya fokus ke air minum perpipaan (SPAM).  

Namun masalahnya menjadi panjang ketika RUU ini menyinggung wilayah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dikelola pengusaha swasta. 

“RUU SDA itu umumnya dipakai untuk SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) . Secara mayoritas, itu dipakai untuk mengatur SPAM . Kalau AMDK itu berbeda persoalannya. Namun, karena memakai nomen klatur AMDK,  jadi orang menganggap AMDK dengan SPAM itu sama,” ujar Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2019).

Karena SPAM dan AMDK itu berbeda, kata Agus,  RUU-nya juga harus dipisahkan, tidak boleh disatukan seperti yang ada di RUU SDA yang lagi dibahas saat ini.

“Jadi yang sekarang beredar itu adalah soal persepsi dari masing-masing.  Para pengusaha AMDK dibuat resah. Kalau AMDK diatur dalam RUU SDA, seharusnya semua industri  lain yang berbahan dasar air juga diatur. Ini kan nggak,” ucapnya.

Baca: Waspada Minum Teh Sebelum Makan, Bisa Timbulkan 4 Masalah Kesehatan

Menurut Agus, hal itu harus menjadi  catatan nantinya di pembahasan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) antara DPR dan Pemerintah.

Ditegaskan, kalau AMDK itu gaya hidup, di mana tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk membelinya.

 “Jadi AMDK itu tidak boleh diatur seperti SPAM. Ijinnya atau SIPA itulah yang diperketat,” ujarnya.

Dalam RUU SDA, kata Agus, pengaturan SPAM lebih banyak dilihat sebagai pengusahaan, bukan sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari. Keterlibatan swasta seharusnya tidak ditempatkan dalam rangka pemerintah memenuhi kewajiban tersebut.

“Apabila SPAM telah mencapai 100% akses rakyat, maka kebutuhan air minum rakyat akan dipenuhi oleh SPAM, bukan AMDK. Karena AMDK bukan merupakan kebutuhan sehari-hari, tetapi AMDK lebih merupakan gaya hidup dan bersifat pilihan,” katanya.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas